Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penenggelaman Kapal Asing, Kedaulatan Negara Tak Bisa Ditawar

Kompas.com - 28/11/2014, 05:30 WIB
Tabita Diela

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketegasan pemerintah menghadapi kapal asing ilegal yang masuk dan mencuri ikan di perairan Indonesia menuai berbagai reaksi berbeda. Bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ketegasan tersebut adalah upaya Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan negeri ini tidak bisa dibeli.

"Masalah kita sekarang, seolah (negara) bisa dibeli. Keinginan komitmen pemerintah saat ini untuk menegakkan law enforcement tanpa bisa dibeli sebenarnya merupakan titik awal awal (agar Indonesia) bisa dihormati oleh bangsa lain," ujar Retno.

"Masalah kedaulatan merupakan masalah yang tidak bisa ditawar!" tambahnya.

Dalam Sidang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di Gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (27/11/2014), Retno menceritakan bahwa beberapa hari ini pewarta kerap mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai tindak tegas kepada kapal asing ilegal.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Retno menjawab bahwa sebenarnya langkah yang diambil jajarannya itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

"Intinya sebenarnya yang kita lakukan adalah sesuatu yang dilakukan semua negara mengenai law enforcement. Ini tidak begitu saja. Ini merupakan hal yang harus dilakukan semua negara. Negara akan dihormati jika bisa menegakkan hukumnya," kata Retno.

Hal serupa dialami pula oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Senada dengan Retno, Susi juga tegas menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan apa yang seharusnya selama ini sudah dilakukan.

"So, we just do what we have to do as a country. Ibu Menteri Luar Negeri bilang, kedaulatan itu tidak boleh dibeli. Saya bilang, kedaulatan itu tidak ada harganya, tidak dijual dan tidak dapat (dibeli). Kalau untuk kedaulatan, anything necessary to do to be done, it has to be done. Nothing else. So?" ucap Susi di pelataran Gedung KKP.

Susi kemudian mengeluhkan wartawan yang bertanya kepadanya. Menurut hemat Susi, seharusnya yang dipertanyakan adalah seberapa perlunya nelayan Indonesia ditangkap dan kapalnya ditenggelamkan di Malaysia dan Australia.

"Anda harus bilang, oh tidak, sekarang kita bangkit sebagai bangsa yang berdaulat!" ujar Susi.

Lantas, mengenai potensi konflik yang terjadi antara Indonesia dan negara asing akibat keputusan pemerintah, Susi pun tidak ambil pusing. Sekali lagi, dia menekankan bahwa kedaulatan negara tidak boleh dilecehkan oleh negara lain.

"Kalau karena kedaulatan lalu kita bentrok dengan negara tetangga, ya kenapa tidak? Kan tidak boleh kedaulatan dilecehkan oleh negara," ucapnya.

Baca juga: Menteri Susi: Nelayan Asing Mulai "Ketar-ketir" Masuk ke Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com