Ekonom: Eselon I Bergaji Rp 50 Juta-Rp 100 Juta, APBN Boros!

"Selama ini pemerintah hanya punya nyali mengutak-atik di APBN. Birokrasi senang sekali kalau ngutak-atik karena kepentingan dia tidak terusik," ucap ekonom senior Institute for Development Economy and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, Kamis (27/11/2014).

Menurut Erani, pagu belanja birokrasi sebesar 23,5 persen dari APBN terlalu besar. Perhitungannya, jika APBN sebesar Rp 2.000 triliun, maka sekitar Rp 400 triliun lebih dari dana anggaran dikonsumsi untuk belanja birokrasi.

Dia mengatakan, pada 2004, SBY sebetulnya sudah cukup baik menjaga belanja birokrasi hanya 15 persen dari APBN. "Kan enggak lucu, kita punya anggaran, pengelola anggarannya dikasih lebih dari 15 persen. Mereka menjadi penghisap namanya. Makanya, kalau pemerintah benar-benar mau melakukan reformasi fiskal (secara) kafah, kurangi juga pagu itu," imbuh Erani.

Erani berharap, pemerintah masih bisa melakukan penghematan. Belanja barang yang tinggi seharusnya bisa dikurangi. Honor-honor yang mencapai ratusan juta rupiah untuk eselon I dan II di kementerian/lembaga seharusnya dihemat.

"Cek di kementerian eselon I-II, satu bulan itu bisa dapat puluhan juta, Rp 50 juta-Rp 100 juta hanya dari honorarium kepanitian begitu kan. Itu yang kemudian menjadi ladang, rapat keluar kota ada uang jalan, hotel, yang gitu-gitu itu gede banget. Itu (rapat) kalau dipindahkan ke kantor, besar sekali penghematannya," pungkasnya.