Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri BUMN: Petral Jadi PR Utama Dwi Soetjipto

Kompas.com - 28/11/2014, 20:03 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengatakan, keberadaan anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral), tengah dianalisis oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

Rini menuturkan, pemerintah sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo ingin adanya sistem yang transparan dalam tata kelola migas. Dia pun menilai, sebetulnya yang terbaik adalah semua pengelolaan migas bisa dilakukan di Indonesia.

“Nah, tentunya untuk memindahkan hal ini tidak bisa dilakukan langsung sekaligus. Tetapi, tentunya ini akan menjadi pekerjaan rumah paling utama untuk direksi yang baru,” kata Rini, Jumat (28/11/2014).

Rini berharap, selama tiga bulan ke depan manajemen Dwi Soetjipto dapat bekerja sama dengan Tim Reformasi Tata Kelola Migas. “Salah satunya yang utama tentunya mengenai Petral dan sistem pembelian Pertamina secara menyeluruh,” imbuh Rini.

“Targetnya dari Kementerian BUMN, Pertamina itu betul-betul membuat sistem yang transparan dalam proses pembelian bahan bakunya maupun juga proses di hilirisasinya. Sehingga memang ini adalah suatu tugas yang cukup berat untuk direksi yang baru,” kata dia lagi.

Meski begitu, Rini serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yakin bahwa Dwi Soetjipto dan tim bisa merealisasikan harapan Presiden Joko Widodo, yaitu Pertamina menjadi perusahaan global yang efisien dan melakukan yang terbaik untuk rakyat Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com