Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

SKK Migas dan 71 Kontraktor KKS Terima Apresiasi EITI

Kompas.com - 04/12/2014, 09:15 WIB
advertorial

Penulis

Jakarta— Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyerahkan apresiasi kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan 71 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) tahap produksi atas partisipasi dan kerja sama dalam menyukseskan penerapan azas transparansi di industri ekstraktif Indonesia.

“Penghargaan ini merupakan bukti bahwa SKK Migas dan industri hulu migas sangat mendukung semua upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada industri ekstraktif di Indonesia,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Rudianto Rimbono.

Sebagaimana diketahui, untuk mendorong transparansi dalam industri ekstraktif Indonesia, pada 23 April 2010, Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 tentang Penerimaan Negara dan Penerimaan Daerah dari Industri Ekstraktif yang menjadi landasan hukum penerapan transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di Indonesia.

Pemberlakuan Perpres tersebut juga dimaksudkan sebagai langkah persiapan Indonesia untuk menyatakan iktikad penerapan prinsip transparansi yang komprehensif dalam tata kelola industri ekstraktif serta mengajukan kandidasi bergabungnya Indonesia kepada Dewan Internasional EITI. Dewan Internasional EITI menyetujui bergabungnya Indonesia dan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2010 menetapkan Indonesia sebagai negara kandidat EITI.

Dengan ditetapkannya kandidasi Indonesia oleh Dewan Internasional EITI, maka pemerintah memiliki obligasi untuk membuka informasi komprehensif penerimaan negara dari industri ekstraktif sebagai bagian penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan melalui proses yang panjang, Pemerintah berhasil menerbitkan Laporan Transparansi Industri Ekstratif Pertama, yang mencakup penerimaan industri ekstraktif nasional tahun 2009, pada 22 April 2013. Dalam kurun waktu satu tahun sejak diterbitkannya Laporan Pertama, Indonesia menerbitkan laporan kedua yang sekaligus mencakup penerimaan industri ekstraktif untuk dua tahun kalender, yaitu 2010 dan 2011, dengan rincian informasi yang lebih mendetil, pada 13 Juni 2014.

Dengan dua laporan yang telah diterbitkan itu, Dewan EITI Internasional dalam rapat tahunannya di Myanmar pada 15 Oktober 2014, memutuskan bahwa status Indonesia meningkat menjadi negara taat azas transparansi atau ‘EITI compliant country’. Hal Ini dapat dilihat sebagai pengakuan atas komitmen tata kelola pemerintahan yang baik dari Indonesia, khususnya dalam industri ekstraktif, dari dunia internasional. Terlebih, Indonesia adalah negara pertama yang mencapai status taat azas di ASEAN.

Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Montty Girianna, Ph.D dalam sambutan tertulisnya menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintah untuk menerbitkan laporan penerimaan industri ekstraktif negara tersebut merupakan suatu kerja sama intensif antara berbagai lembaga negara, antara lain SKK Migas dan para Kontraktor KKS dan mitra usahanya, untuk membuka angka produksi dan pembayaran kepada negara demi mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di sektor industri ekstraktif, termasuk industri hulu migas.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kerja sama SKK Migas dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama serta mitra usahanya dalam menyukseskan penerapan azas transparansi di Industri Ekstraktif Indonesia.” ujarnya dalam sambutan tertulis tersebut.

Rudianto menegaskan bahwa SKK Migas dan industri hulu migas ke depan akan terus berkomitmen untuk mendukung penerapan azas transparansi.

“Kami sadar tuntutan publik akan transparansi semakin tinggi dan kami siap menuju ke arah sana,” ujarnya. (adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com