Apa Kunci untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan?

Kompas.com - 04/12/2014, 23:21 WIB

Tabita Diela

Penulis

Lihat Foto

Ilustrasi(Shutterstock)

SUBANG, KOMPAS.com - Salah satu target yang dicanangkan oleh Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Joko Widodo adalah kedaulatan pangan. Namun, mewujudkan kedaulatan pangan tak cukup dengan pencanangan target semata.

"Kedaulatan pangan itu kata kuncinya ada pada konsistensi regulasi dari pemerintah sendiri. Pertanyaan saya, apakah konsistensi itu bisa dilakukan?" papar Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero, Ismed Hasan Putro, di Subang, Jawa Barat, Kamis (4/12/2014).

Berbicara di sela kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Pabrik Gula (PG) Subang milik PT PG Rajawali II, anak usaha PT RNI Persero di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang, Ismed mengatakan perlu ada langkah nyata yang dilakukan pemerintah lewat kementerian terkait untuk bisa mewujudkan target kedaulatan pangan itu.

Selain konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi, tutur Ismed, pemerintah juga harus mau merombak struktur pemerintahan dan sumber daya manusianya. Menurut dia, pemerintah harus betul-betul mendapatkan sumber daya manusia yang fokus pada kepentingan petani dan kepentingan nasional.

"Apakah pemerintah mau, khususnya Pak Jokowi dan menteri yang ada merombak struktur dan juga SDM yang ada di kementerian masing-masing yang memiliki pola pikir tidak peduli pada petani dan kepentingan nasional. Itu dulu," tegas Ismed.

"Kalau para bawahan yang dipakai oleh menteri untuk membuat kebijakan regulasi terkait pangan amburadul, akan gagal seperti Pak SBY gagal (mewujudkan kedaulatan pangan selama) 10 tahun (menjadi Presiden)," imbuh Ismed.

Ismed menambahkan, penyebab kegagalan mewujudkan kedaulatan pangan selama ini adalah karena ada oknum yang punya kepentingan mengejar rente dan tak punya keberanian untuk mengambil sikap tegas saat memilah kepentingan nasional. Padahal, ujar dia, ketika persoalan SDM ini saja dibenahi, impor pangan sudah akan bisa dihapus.

Sebelum membahas industri gula yang dia geluti, Ismed memberikan contoh persoalan cabai. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan belum akan mengeluarkan kebijakan impor cabai sekalipun harganya kerap melambung tinggi secara berkala.

Merujuk pada kasus cabai itu, Ismed mengatakan, "Semua sektor pertanian itu akan gagal jika regulasinya tidak konsisten dan SDM-nya tidak dirombak visinya, mindset-nya tidak dirombak, tidak akan (ada kedaulatan)."

"Cabai misalkan. Sekarang Pak Rachmat bilang tidak ada impor cabai walaupun kita kurang (pasokan). Akhirnya kan orang nanam. Itu, sama saja. Tebu juga begitu. Ketika pemerintah konsisten tidak ada impor gula, harus dari dalam negeri apapun yang terjadi, petani kan bersemangat harga gula akan naik," papar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang