MEA Diberlakukan, Produsen Kertas Intip Peluang

Menurut Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin, diberlakukannya MEA meningkatkan potensi Indonesia untuk memperbesar pangsa pasar di kawasan ASEAN. Selain di Afrika, sebut dia, pasar bubur kayu dan kertas ASEAN dan Tiongkok terus berkembang.

"Permintaan negatif di Amerika dan Eropa sehingga bisa disampulkan perkembangan pulp (bubur kayu) beralih ke Asia. Di Eropa tidak ada pertumbuhan tapi suplainya tetap, mereka kelebihan, maka suplainya beralih ke Asia," kata Kusnan dalam pertemuan dengan media di Singapura beberapa hari lalu.

Pemberlakuan MEA akan menghilangkan hambatan tarif di negara-negara ASEAN. Kendati demikian, menurut Kusnan, bea masuk 0 persen bukan barang baru bagi Indonesia. Sejak lama pemerintah telah menerapkan bea masuk 0 persen untuk produk bubur kayu dan kertas ketika negara lain memberlakukan bea masuk yang tinggi.

Ia juga memperkirakan angka impor produk bubur kayu dan kertas akan meningkat seiring diberlakukannya MEA. "Ya ada peningkatan impor yang pasti karena ke sini kan sudah 0 persen dan sudah mulai banyak diimpor juga ke dalam. Tapi sama, sama-sama bisa penetrasi, tergantung produk dan kompetitifness," ucap Kusnan.

Menurut dia, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dalam industri bubur kayu dan kertas. Iklim Indonesia memadai sehingga menjadikan tanaman baku bisa dipanen dalam waktu singkat, yakni sekitar lima hingga enam tahun. Sementara itu, kata dia, negara beriklim sub tropis membutuhkan waktu 25 hingga 30 tahun untuk bisa panen. Selain itu, Indonesia memiliki lahan hutan yang luas untuk dioptimalkan.

Saat ini ada 10 juta hektar yang dialokasikan sebagai hutan produksi. Dari 10 juta hektar tersebut, menurut Kusnan, baru 5,5 juta yang ditanam. "Sehingga yang 10 juta itu pun belum ditanam maksimal," kata dia.

Di samping itu, dari segi geografis, Indonesia juga diuntungkan karena sangat dekat dengan pasar. Ia pun berharap pemerintah bisa mendukung pertumbuhan industri bubur kayu dan kertas melalui kebijakan yang bersahabat.

Kebijakan yang dianggap menghambat

Dalam kesempatan itu, Kusnan mengeluhkan beberapa kebijakan pemerintah yang dianggapnya menghambat pertumbuhan industri bubur kayu dan kertas. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang pengelolaan lahan gambut.

PP yang diterbitkan di ujung masa pemerintahan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini dianggap mengancam keberlangsungan produksi bubur kayu dan kertas yang berasal dari kayu akasia.

"Kami memerlukan banyak dukungan dari pemerintah dalam bentuk peraturan, infrastuktur, dan environment (lingkungan) karena pemerintah harus dukung perusahaan HTI seperti kami. Dukung pulp and paper, jangan cuma ada LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang protes, kalau LSM bilang moratorium, (pemerintah) langsung moratorium," tutur Kusnan.

PP tersebut mengatur kriteria baku kerusakan lahan gambut berdasarkan muka air tanah di lahan gambut. Berdasarkan Pasal 23 Ayat 3 PP tersebut, ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi dua kriteria, yakni muka air tanah di lahan tersebut lebih dari 40 senti meter di bawah permukaan gambut, dan atau tereksposenya sedimen berpirit dan atau kwarsa di bawah lapisan gambut.

Kusnan menilai, semua pemegang HTI akan berhenti beroperasi karena dengan menerapkan batas maksimal air 40 cm, semua pohon yang ditanam akan selalu tergenang air kemudian mati. "Akasia itu biasanya 70, diminta turun jadi 40 cm, itu akasia enggak bisa begitu, enggak bisa hidup akasianya nanti, padahal semua yang kami tanam itu akasia," kata Kusnan.

Mereka juga menilai kebijakan ini dibentuk tanpa sebelumnya dinegosiasikan dengan para pengusaha. Menurut dia, pola kebijakan pemerintah terkait industri pulp dan kertas yang kerap berubah-ubah ini cenderung merusak iklim investasi.