Talangi Lapindo, Pemerintah Klaim Bakal Dapat Untung

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Djoko Mursito, manfaat pertama, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menjadi korban semburan lumpur panas yang keluar dari sumur milik Lapindo. Soalnya, mereka sudah menunggu kepastian ganti rugi atas lahan dan rumahnya selama delapan tahun. Dana talangan itu akan dipakai untuk membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo.

Manfaat kedua, terkait aset Lapindo yang menjadi jaminan atas dana talangan pemerintah. Pemerintah memberi waktu empat tahun kepada Lapindo untuk melunasi dana talangan sebesar Rp 781 miliar.

Menurut Djoko, jika dalam tempo tersebut ternyata Lapindo tidak sanggup mengembalikan dana talangan itu, maka pemerintah akan mengambil alih seluruh aset yang dijaminkan.

Aset Lapindo ini berupa tanah masyarakat korban lumpur yang sudah dibayar Lapindo senilai lebih dari Rp 3 triliun. "Artinya, pemerintah bayar 20 persen dan bisa dapat 100 persen," kata Djoko kepada KONTAN, Minggu (21/12/2014).

Sementara itu, Uchok Sky Khadafi, Koordinator Bidang Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), menyayangkan langkah yang diambil pemerintah ini. Sebab, dana talangan tersebut berpotensi tidak kembali ke kantong pemerintah. Pemerintah juga hanya akan mendapatkan aset Lapindo yang tak produktif.

"Waktu empat tahun yang diberikan pemerintah kepada Lapindo untuk melunasi dana talangan juga memperlihatkan pemerintah tidak tegas," ujar dia. (Agus Triyono)