Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pelajari Kemungkinan Implementasi Penghentian Impor Premium

Kompas.com - 22/12/2014, 17:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah masih mempelajari kemungkinan implementasi penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin RON 88 atau premium. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengenai penghentian impor premium ini merupakan usul yang baik.

"Ya, tentu suatu usul yang baik. Memang sejak dulu sebenarnya itu usulan karena di samping soal suplai dan kualitas untuk kendaraan karena sulfurnya kurang kan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/12/2014).

Dengan penghapusan impor premium, impor pertamax bisa meningkat. Menurut dia, tidak menjadi soal jika impor premium benar-benar dilakukan nantinya.

"Ini masalah kualitas saja, bukan masalah jumlahnya," kata Kalla.

Ia mengakui, pemerintah masih menunggu kesiapan kilang minyak dalam negeri sebelum menghentikan impor premium. Selain itu, kata Kalla, diperlukan sedikit perubahan teknis terkait implementasinya. Politikus Partai Golkar ini pun menilai penghapusan impor premium tidak akan merugikan masyarkat. Selain dari sisi suplai, kata dia, kualitas pembakaran pertamax lebih baik dibandingkan premium sehingga mesin kendaraan bisa lebih awet.

"Saya katakan itu penting untuk suplai dan kedua sangat penting kualitas pembakaran sehingga mesin-mesin itu lebih awet sebenarnya," ujar dia.

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan agar Pertamina juga melakukan importasi bensin RON 92 atau sejenis pertamax. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, Minggu (21/12/2014), menyampaikan, salah satu latar belakang dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah formula penghitungan harga indeks pasar untuk premium dan solar berdasarkan data masa lalu yang sudah relatif lama sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini.

Anggota tim, Daniel Purba, menambahkan, dalam publikasi internasional pun saat ini sudah tidak tercantum RON 88. Produk ini, kata dia, memang tidak transparan dan likuiditas di market pun tidak banyak. Adapun yang ada di pasar internasional saat ini adalah bensin RON 92 karena memang produk inilah yang banyak diperdagangkan di pasar internasional. Selain itu, likuiditas juga cukup tinggi. Dengan demikian, mekanisme penetapan harga pasar jauh lebih transparan dibanding menggunakan Mogas 88.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com