"Berlomba" dengan Jepang, Tiongkok Tawarkan Utang ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Setelah Jepang, kini giliran Tiongkok yang menawarkan pinjaman kepada pemerintah Indonesia untuk merealisasikan proyek-proyek infrastruktur. National Development and Reform Commision (NDRC) milik Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pun menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, Senin (22/12/2014).

Kedatangan NDRC ke kantor Menko Perekonomian untuk membahas sejumlah agenda kerjasama ekonomi, termasuk menawarkan utang. Sofyan menuturkan, pembangunan infrastruktur cukup menarik untuk digarap bersama.

Selain memiliki teknologi, Tiongkok juga memiliki kapasitas pembiayaan. Beberapa proyek infrastruktur yang ia sebut yaitu pembangunan pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan serta galangan kapal.

“Nah pembiayaan ini tentu kita harus bicara lebih detail, supaya solusinya itu bisa satu paket. Pihak NDRC mengatakan pemerintah Tiongkok mensponsori AIIB. Tapi di samping itu Tiongkok punya bank-bank besar seperti National Development Bank of China. Itu kita bisa jajaki di samping ADB dan lain-lain,” ucap Sofyan.

Lebih lanjut Sofyan menuturkan, pinjaman yang ditawarkan Tiongkok merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur Indonesia. Dia juga bilang, tidak tertutup kemungkinan bank-bank komersial Tiongkok juga punya kapasitas untuk memberikan pinjaman untuk proyek infrastruktur Indonesia.

“Nah tentu saya mengatakan bahwa ini perlu tinjauan lebih lanjut, perlu technical meeting. Sehingga bisa kita angkat apa yang perlu kita bangun seperti power plan, bisa sepaket teknologinya, bisa paket pinjamannya,” ucap Sofyan.

Dengan banyaknya tawaran utangan yang datang, Sofyan menegaskan tentunya pemerintah Indonesia akan memilah-pilih pinjaman mana yang paling kompetitif. Dia bilang, sebagaimana diketahui, sebelumnya Duta Besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki telah menawarkan pinjaman lunak melalui program ODA (Official Development Assistance).

“Itu pemerintah Jepang, World Bank, dan ADB. Tiongkok juga menawarkan. Tapi tentu kita harus membicarakan lebih teknis,” tuturnya.

Menurut Sofyan, tidak tertutup kemungkinan pemerintah bisa mengambil pinjaman dari bank komersial. Namun, lanjut dia dengan mengggunakan pinjaman seperti ODA, hal tersebut akan lebih fleksibel bagi Indonesia. Sebab, jangka waktu pinjaman bilateral ODA bisa mencapai 20-30 tahun.