Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kado Tahun Baru" dari Pemerintah Berupa Harga BBM Bersubsidi Turun?

Kompas.com - 30/12/2014, 14:04 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah soal perubahan harga BBM kian santer terdengar. Bahkan, hari ini Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menggelar rapat tiga menteri di kantornya terkait hal tersebut.

Lantas, apakah ada "kado manis" tahun baru dari pemerintah? Sebenarnya, Menteri Sofyan Djalil sudah mengatakan bahwa pemerintah akan berkoordinasi terkait opsi kebijakan harga BBM baru di sisa waktu tahun ini.

"Kita akan putuskan kebijakan harga BBM baru sebelum tahun baru. Jadi per 1 Januari 2015, masyarakat akan membeli BBM dengan harga baru," ujar Sofyan usai Rakor PTSP, Jakarta, Senin (29/12/2014).

Menurut dia, harga baru BBM tersebut diputuskan dengan melihat pertimbangan harga minyak dunia dan harga keekonomian saat ini. Sementara itu, usai menghadiri rapat tiga menteri di Kantor Kemenko Perekonomian, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro langsung menuju istana untuk melaporkan hasil rapat kepada Presiden.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto mengaku belum bisa menyebutkan waktu yang pasti untuk pengumuman harga baru BBM tersebut. Meskipun demikian, Pertamina kata Dwi mengaku siap melaksanakan penjualan BBM sesuai keputusan pemerintah.

"Kita tunggu pengumuman yang akan disampaikan pemerintah. Apa saja kebijakan pemerintah, Pertamina siap," kata Dwi. Menariknya, keputusan soal harga baru BBM tersebut akan bersifat permanen. Itu artinya, tak akan ada lagi gonjang-ganjing naik atau turunnya harga BBM yang berimbas kepada APBN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com