JAKARTA, KOMPAS.com – Dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, pengawasan laut menjadi hal yang mustahil ditinggalkan. Meskipun begitu, untuk meningkatkan pengawasan pun bukanlah perkara mudah, utamanya terkait anggaran.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Asep Burhanudin mengatakan, dari 27 kapal patroli yang beroperasi selama tahun 2014 lalu, biaya operasional hanya untuk bahan bakar minyak (BBM) saja sudah mencapai Rp 90 miliar, untuk 66 hari layar.
“Katakanlah kapal KKP beroperasi lima hari. BBM nonsubsidinya menghabiskan Rp 700 juta per minggu. Belum lagi ditambah katakan uang makan, jadi Rp 800 juta. Biaya operasi TNI-ALI itu lebih mahal lagi. Tapi seperti kata Ibu Susi (Menteri KKP) kalau untuk kedaulatan itu tidak ada harganya,” kata Asep dalam paparan, Senin (12/1/2015).
Lebih lanjut, dia mengatakan, dari 27 kapal yang beroperasi, sebanyak 13 kapal beroperasi di wilayah barat, dan 14 kapal beroperasi di wilayah timur. Sementara itu, rencana tambahan empat kapal patroli akhir tahun ini, akan dibagi menjadi dua kapal beroperasi di wilayah timur, dan dua kapal beroperasi di wilayah barat.
Asep mengatakan, biaya patroli dalam APBN 2015 ditingkatkan menjadi Rp 109 miliar untuk 166 hari layar. Namun, Menteri KKP Susi Pudjiastuti ingin agar hari layar menjadi 210 hari.
Asep pun menambahkan, pihaknya sudah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 94 miliar. “Kapal patroli akan difokuskan di barat dan timur, karena kerawanan ada di sekitar Naturan, Arafuru, dan perbatasan dengan Malaysia dan Filipina rawan dengan illegal fishing,” tukas Asep.
baca juga:
Target Menteri Susi: Masyarakat Kecil Bisa Beli Ikan Bawal Putih
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
