Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Proyek 35.000 MW, Pemerintah Bentuk Unit Pelaksana

Kompas.com - 13/01/2015, 17:39 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membentuk Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) sebagai project management office (PMO) atau kantor manajemen proyek ketenagalistrikan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESMD) Sudirman Said mengatakan, pembangunan kelistrikan nasional memerlukan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga terkait. Guna mempercepat pengembangan pembangkit tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), dibentuklah UP3KN tersebut yang termaktub dalam Peraturan Menteri ESDM No.3 tahun 2015.

"Kemarin kita mengeluarkan Permen No.3 tahun 2015 yang mengatur tentang RUPTL. Permen ini adalah tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PLN melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung," papar Sudirman, di Ciracas, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Pemerintah mengeluarkan Permen tersebut dengan pertimbangan mempercepat prosedur persetujuan harga antara PLN dan IPP, atau dengan kata lain mempercepat waktu negosiasi. Adapun pertimbangan lain adalah memberikan kepastian atau keyakinan bagi PLN dalam pelaksanaan pembelian tenaga listrik. Pemerintah juga berharap dengan dikeluarkannya Permen ini, maka iklim investasi yang ada lebih kondusif.

Selain itu, Permen ini juga dikeluarkan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014.

Sudirman menuturkan, Nur Pamudji, mantan Dirut PLN dan Agung Wicaksono, anggota UKP4 ditunjuk untuk membidani unit tersebut. Menurut Sudirman, Nur adalah sosok yang sangat berpengalaman di PLN. Sementara, Agung adalah PIC atau orang yang bertanggungjawab yang dianggap bisa membawa pengalaman UKP4 untuk membuka hambatan-hambatan.

"Selain itu, deputi dari Unit Pengendali Kinerja KESDM juga akan mengawal ini semua secara lintas sektoral," imbuh Sudirman.

Dalam kesempatan sama, Agung Wicaksono menerangkan, PMO ini akan bertugas memonitor procurement agent yang ditunjuk oleh PLN. UP3KN tidak melakukan evaluasi terhadap procurement agent yang diusulkan PLN.

"PLN akan memilih (procurement agent). Tentu kita akan terlibat. Tapi pokoknya procurement ini perusahaan yang standarnya internasional. Bukan mereka yang melakukan pembangunan, tapi mereka yang akan melakukan uji tuntas (due dilligence)," kata Agung.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan, mengacu pada UU No 30. tahun 2007 tentang Energi, maka secara teknis situasi kelistrikan Indonesia sudah termasuk krisis.

Oleh karena itu, proyek 35.000 megawatt perlu dipercepat. Jarman bilang, sepanjang lima tahun ke depan Indonesia akan membangun 508 pembangkit berkapasitas 42.967,86 MW, terdiri dari 243 proyek oleh PLN (18.460,50MW dan 265 proyek oleh swasta/IPP (24.507,36MW).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com