Jokowi: Negara Lain Turunkan Target, Indonesia Optimis Naikkan Pertumbuhan Ekonomi

BOGOR, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo membantah kalau pemerintah ragu akan target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen akan tercapai. Jokowi mengaku Indonesia justru menaikkan target pertumbuhan ekonomi di saat negara-negara lain menurunkan targetnya.

“Kan tetap 5,8 persen, optimisnya sama pesimisnya. Kita itu realistisnya tetapi negara yang lain mengurangi, kita itu menambah. Kalau nanti bisa menjadi 5,6 persen atau 5,8 persen, saya kira itu prestasi karena semua negara yang lain mengurangi,” kata Presiden Jokowi usai bertemu dengan para bupati di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015).

Saat itu Jokowi ditanya wartawan soal pernyataannya yang menyebutkan target pertumbuhan ekonomi 2015 berkisar 5,6 persen – 5,8 persen. Padahal, pemerintah sebelumnya memasukkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 yang kini tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut sejumlah lembaga keuangan, target itu cukup tinggi mengingat Indonesia hanya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen pada 2014. Padahal, pada tahun itu, target yang ditetapkan yakni 5,3 persen.

Meski kerap meleset dari target, pemerintah tetap menaikkan target di tahun 2015 ini. Jokowi pun mengaku membagikan sejumlah tips kepada kepala daerah yang bertemu dengannya hari ini untuk bisa meraih target itu.

Menurut dia, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan ada artinya apabila inflasi juga tinggi. Sehingga, setiap kepala daerah diminta untuk bisa mengendalikan inflasi di masing-masing daerahnya.

“Tadi disampaikan trik-trik praktis untuk menekan inflasi di daerah lewat tim pengendalian inflasi di daerah (TPID). Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, siapa yang didatangi, dan dengan cara apa inflasi bisa ditekan, “ ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan pelayanan publik terutama perizinan investasi harus dipermudah. Terakhir, Jokowi meminta agar penyerapan anggaran tingkat nasional, provinsi, dan daerah bisa lebih dari 90 persen.