RAPBN-P Rp 100 Miliar untuk Subsidi Perintis

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Rabu (21/1). Rapat itu berkaitan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.

Hadir sejumlah menteri, yakni Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Rapat dipimpin Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit dari Fraksi Partai Golongan Karya.

”Untuk mayoritas wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, kami akan dorong PT Pelni untuk mengadakan angkutan barang dengan kapal yang terjadwal. Kalau sekarang, baru angkutan penumpang yang terjadwal. Namun, untuk barang, tidak ada,” tutur Jonan.

Selama ini, menurut Jonan, risiko kelangkaan barang-barang sangat besar di kawasan tengah dan timur Indonesia. Akibatnya, harga berbagai komoditas amat tinggi. Kondisi ini bukan disebabkan pasokannya kurang, melainkan karena waktu pasokannya tak pasti. Penyebabnya adalah nihilnya kapal angkutan barang yang terjadwal reguler di kawasan Indonesia tengah dan timur.

”Jadi, seperti metromini. Tidak penuh, tidak berangkat. Sekarang kita balik. Kita beri subsidi untuk perintis, bikin jadwal, harus berangkat,” kata Jonan.

Alokasi anggaran subsidi perintis, menurut Jonan, lebih dari Rp 100 miliar. Skema subsidi diberikan untuk mencapai kuota volume angkutan tertentu.

Soal pengadaan kapal perintis, Jonan akan menugasi PT Pelni untuk menyewa kapal besar, bobotnya 10.000-20.000 gros ton. Ini lebih realistis karena membangun kapal dalam jumlah yang dibutuhkan memerlukan waktu lebih dari tiga tahun. Rutenya sudah ditetapkan. Kapal akan singgah di 25 titik di kawasan tengah dan timur Indonesia.

Andrinof menyatakan, subsidi perintis adalah cara pemerintah mewujudkan pemerataan antarwilayah. Langkah itu sekaligus penjabaran dari visi Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran, melayani masyarakat, mengendalikan harga, serta menurunkan indeks kemahalan di kawasan tengah dan timur Indonesia.

”Selain itu, ada program pelabuhan perintis, pelabuhan perikanan, dan pembangunan daerah perbatasan,” ujar Andrinof. (Laksana Agung Saputra)