Berlomba-lomba Buat Tarif Batas Bawah, KPPU Kritik Sejumlah Kementerian

Menurut Ketua KPPU M Nawir Messi, langkah yang diambil pemerintah itu layaknya "memusimkan" tarif batas bawah. Bahkan, kata dia, kebijakan itu justru kontra-produktif dengan cita-cita pemerintah sendiri.

"Pemerintah mau pertumbuhan ekonomi 7 persen tapi membuat kebijakan kontra produktif seperti ini," ujar Nawir saar menggelar jumpa pers di Kantor KPPU, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Beberapa Kementerian pun disorot. Di antaranya, Kementerian Perhubungan terkait tarif batas bawah penerbangan 40 persen dari tarif batas atas. Kebijakan itu dinilai akan membuat masyarakat tak lagi bisa naik pesawat kareta harga tiket akan jauh lebih mahal.

Selain itu ada Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait berbagai kebijakan yang justru bertentangan dengan persaingan usaha.

Sementara itu di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dikritik karena menerapkan tarif batas bawah asuransi. Ada lagi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) yang berencana membuat tarif batas bawah BBM jenis premium.

"Musim tarif bawah ini sangat kontraproduktif dengan target jangka menengah pemerintah," kata Nawir Messi.