Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Aset Kemenhub, DPR Sindir Jonan soal Gerai Modern di Stasiun

Kompas.com - 28/01/2015, 12:33 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI, Sukur Nababan mengingatkan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan untuk mengatasi masalah aset-aset milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), baik yang berwujud maupun tidak.

Sukur bilang, masalah aset ini tidak hanya dialami oleh Kemenhub, tetapi juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menuturkan, urusan aset BUMN pun selalu dilematis, sebab tidak jelas kepemilikannya apakah dimiliki negara, BUMN, atau masyarakat.

"Dari internal kadang sengaja memasukkan masyarakat di sana, sehingga terjadi pendudukan. Karena aset ini menyangkut pihak ketiga, Menteri harus menemukan pola yang lebih bisa diterima masyarakat," ucap Sukur, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Sukur pun menegaskan, pola yang bisa diterima masyarakat itu adalah pola yang tidak seperti yang dilakukan Jonan, ketika menjadi Direktur Utama PT KAI (Persero). Sukur bilang, Jonan memang berhasil dalam membebaskan jalan-jalan kereta api.

"Tapi, jangan terjadi lagi, di stasiun, pedagang tradisional itu justru terusir, dan digantikan dengan gerai-gerai modern seperti CK," kata Sukur.

Dia pun memberikan solusi, kalaupun memang harus ada penertiban, sebaiknya digunakan sistem sewa, dengan tarif yang lebih murah dibanding gerai modern.

baca juga: Dalam Tiga Bulan, Jonan Mutasi 1.400 Pejabat Kemenhub

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com