Dua Tahun Lagi, Pemerintah Hapus Subsidi Bahan Bakar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap. Hingga dua tahun lagi, pemerintah menargetkan untuk tidak lagi memberikan subsidi bahan bakar minyak.

"Subsidi tahap demi tahap akan dihapuskan. Sehingga dua tahun lagi tidak beri subsidi bahan bakar akibat turunnya harga minyak itu sendiri," kata Kalla ketika menyampaikan sambutan dalam acara Nikkei Forum di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Menurut Kalla, tingginya angka subsidi bahan bakar menjadi masalah yang dialami pemerintahan sebelumnya. Keuangan negara pada pemerintah sebelumnya juga terbebani pengeluaran rutin pemerintahan yang relatif tinggi.

Oleh karena itu, Kalla mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dirinya akan mencoba memperbaiki keuangan negara dengan melakukan penghematan serta efisiensi. Ia mencontohkan pemotongan subsidi bahan bakar lisatrik dan biaya perjalanan aparat pemerintah.

"Dulu 20 persen untuk subsidi bahan bakar listrik, begitu juga biaya pemerintahan perjalanan dan sebagainya dikurangi, dipotong 50 persen," kata Kalla.

Dengan upaya penghematan anggaran negara ini, Kalla berharap perekonomian Indonesia punya peluang lebih besar untuk berkembang dibandingkan pada masa sebelum ini. Anggaran yang semula dialokasikan untuk subsidi bahan bakar akan dialihkan pemerintah untuk pembangunan di empat bidang, yaitu infrastruktir, pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

"Semua diberikan ke situ. Sehingga kita punya jalan lebih panjang, kereta api yang lebih banyak, listrik dua kali lipat dari sekarang, pelabuhan lebih banyak, fasilitas transportasi lebih baik dalam waktu lima tahun," ucap Kalla.

Ia juga menawarkan kepada investor dari negara mana pun untuk menanamkan saham di Indonesia. Ke depannya, menurut Kalla, pemerintah akan banyak melakukan pembangunan di empat bidang tersebut. Salah satu proyek yang ditawarkan kepada investor adalah pembangunan listrik 35.000 megawatt.

"Kita akan bangun listrik 35.000 megawatt, kira-kira senilai dengan 45 miliar dollar AS. Itu investasi yang besar, buka kesempatan investor untuk harga tertentu enggak negosiasi panjang," ucapnya.

Untuk mendorong iklim investasi, Pemerintah tengah membangun sistem perizinan satu atap yang menyederhanakan birokrasi pengajuan izin penanaman modal. Mengenai BBM, sejauh ini pemerintah baru menghapuskan subsidi untuk bahan bakar jenis premium. Sedangkan jenis solar dan minyak tanah masih disubsidi pemerintah. Subsidi solar menggunakan skema tetap Rp 1000 per liter.