"Terkait penggunaan ruang fiskal, Fraksi PKS mengupayakan agar porsi penyertaan modal nasional tidak terlalu besar," kata Zulkifli saat rapat kerja ketiga Fraksi PKS di Hotel Bidakara, Sabtu (31/1/2015).
Fraksi PKS, kata Zulkifli, melihat banyak kebutuhan masyarakat di daerah yang hingga kini belum terpenuhi, khususnya dalam hal infrastuktur. Untuk itu, PKS mengusulkan agar sebagian dana penyertaan itu dialihkan untuk pembangunan daerah.
"Ditambahkan untuk meningkatkan alokasi anggaran penambahan dana desa, pembangunan irigasi, dan pembangunan jalan desa," katanya.
Sebelumnya, pemerintah meminta agar DPR menyetujui PMN sebesar Rp 74,9 triliun pada APBN-P 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 48,01 diantaranya dikucurkan kepada 35 BUMN.
Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring mengatakan, pemerintah tentu berharap agar DPR menyetujui usulan mereka. Pasalnya, beberapa waktu terakhir negara mendapat cadangan keuangan mencapai Rp 100 triliun yang diperoleh pemerintah dari pengurangan subsidi dan turunnya harga minyak dunia.
Namun, menurut dia, cadangan itu seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan kebutuhan dasar masyarakat.
"Tapi seharusnya bukan ke sini (PMN). Bayangkan, kalau perusahaan ditambah terus Rp 1 triliun, Rp 2 triliun, Rp 900 miliar, sementara anak-anak jembatan ke sekolah masih pegangan, itu kan basic needs. BPJS sudah berjalan tapi belum memuaskan, masih banyak orang susah masuk rumah sakit," tegas mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu.
baca juga: Inilah 35 BUMN yang Diusulkan Dapat Suntikan Rp 48,01 Triliun
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.