Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Impor Jeroan, Menteri Perdagangan Pun Malu

Kompas.com - 03/02/2015, 12:53 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengaku malu apabila Indonesia harus mengimpor jeroan. Pasalnya, di pasar luar negeri, jeroan diperdagangkan sebagai makanan untuk hewan.

"Soal jeroan, sebagai Menteri Perdagangan saya malu juga kalau harus impor jeroan. Sementara negara yang ekspor jeroan itu bukan untuk konsumsi manusia namun untuk konsumen hewan. Bagaimana kita mau mengimpor coba," ujar Rachmat Gobel di Kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Ia mengatakan, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait impor jeroan itu. Bahkan, Rachmat juga akan bekerjasama agar Indonesia tak lagi mengimpor jeroan.

Selain itu, Kemendag juga akan membicarakan masalah integrasi industri peternakan sehingga tak perlu lagi ada impor jeroan.

"Ini adalah tugas Kementerian Perdagangan untuk mengatur dan mengatasi untuk hal itu, maka perlu ada kordinasi dengan Kementerian Pertanian. Khususnya peternakan langkah apa yang harus dibuat ke depan supaya tidak bergantung pada hal-hal seperti itu," kata dia.

"Nantinya industri peternakan yang terintegrasi harus dibangun. Dari mulai peternakan hingga industri harus dibangun. Dari industri kecil yang membuat bahan baku berkualitas," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengatakan hal yang sama dengan Mendag. Amran berkomitmen untuk tak lagi mengimpor jeroan.

baca juga: Mentan: Jeroan Itu Makanan Anjing, Impor Saya Tutup

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com