Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari ke-73 Jokowi-JK: Harga BBM Turun, Subsidi Premium Dicabut

Kompas.com - 03/02/2015, 15:20 WIB
Fidel Ali Permana

Penulis


Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

KOMPAS.com - Pemerintah mengambil keputusan cukup dramatis di hari ke-73 Presiden Joko Widodo menjabat, Rabu (31/12/2014). Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM bersubsidi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar.

Alasan pemerintah, harga BBM turun seiring terus melorotnya harga minyak dunia. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium atau RON 88 dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600, mulai 1 Januari 2015.

Kebijakan ini meski disambut rakyat, namun menuai beragam polemik. Hal ini terjadi lantaran sebelumnya pada bulan November, Jokowi memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi dari Rp 6.500/liter menjadi Rp 8.500/liter untuk jenis RON 88 atau premium dengan alasan membebani APBN.

Meski begitu, pemerintah memberikan pengaturan untuk mekanisme tersebut. Dalam skema baru, minyak tanah dan solar masuk dalam BBM tertentu bersubsidi, sedangkan premium RON 88 masuk dalam jenis BBM khusus penugasan dan BBM umum nonsubsidi. Mekanisme ini membuat harga jual BBM bersubsidi dapat berbeda di beberapa daerah.

Harga premium yang masuk kategori jenis BBM umum hanya diberlakukan di Jawa, Madura, dan Bali. Harga premium nonsubsidi ini bisa jadi berubah dari patokan harga Rp 7.600 bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Sementara itu, untuk luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), pemerintah menanggung bea distribusi.

Kompas.com/Indra Akuntono Ade Supandi ketika dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Laut di Istana Negara

Di hari itu juga, Presiden Jokowi melantik KSAL Laksamana Madya Ade Supandi, yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Umum TNI. Sedianya Jokowi juga melantik KSAU, Marsekal Madya Agus Supriatna, namun pelantikan ditunda karena yang bersangkutan baru memiliki bintang tiga. Ia kemudian dilantik pekan depannya.

Tak hanya itu, Jokowi juga melantik kawan dekatnya, Luhut Pandjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Luhut dekat dengan Jokowi semenjak menjadi pengusaha furnitur. Luhut dikenal dekat dengan Jokowi hingga akhirnya menjadi salah satu jendral bintang empat yang berada di balik pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Luhut pun rela melepas jabatan wakil ketua umum di Partai Golkar karena keputusannya yang mendukung Jokowi saat pilpres berbeda dengan kebijakan partai.

Di hari itu juga, Jokowi menutup Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dibentuk sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sumber daya manusia di UKP4 kemudian diambil alih oleh Sekretariat Kabinet, termasuk deputinya.

Kebijakan ini cukup mengagetkan lantaran UKP4 dikenal sebagai "satpam" dari kabinet yang tak segan memberikan penilaian terhadap kinerjanya dalam pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com