Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemda Mimika Desak Pemerintah Lebih Tegas soal Smelter Freeport

Kompas.com - 06/02/2015, 14:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika meminta pemerintah pusat untuk segera memutuskan bahwa PT Freeport Indonesia harus membangun fasilitas pemurnian bijih mineral (smelter) di Papua.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan, saat ini masyarakat Papua sangat berharap perusahaan tambang berbasis Amerika Serikat tersebut segera memilih membangun smelter di Papua. Dia pun bilang, jika tidak membangun smelter di papua, sebaiknya Freeport angkat kaki dari tanah cendrawasih itu.

“Masyarakat Papua marah, kalau (smelter) tidak dibangun, ya (Freeport) keluar. Jadi keadaan masyarakat Papua itu kalau Freeport Indonesia tidak bangun smelter di Timika, maka lebih baik Freeport Indonesia yang angkat kaki dari daerah itu,” kata Eltinus ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Eltinus membenarkan bahwa Freeport Indonesia memang berkontribusi menyerap tenaga kerja dari Papua. Data 2013 lalu, Freeport Indonesia telah menyediakan pekerjaan bagi 31.694 karyawan.

Dari jumlah itu, karyawan langsungnya sebanyak 12.333 orang. Adapun karyawan langsung non Papua sebanyak 7.859 orang, dan karyawan langsung Papua sebanyak 4.296 orang, serta asing sebanyak 178 orang.

Namun begitu, menurut Eltinus, kalaupun tidak ada Freeport Indonesia di sana, masih ada perusahaan lain yang mau menggarap pertambangan di Papua. Dia pun tidak mengkhawatirkan, akan banyak perumahan tenaga kerja, jika Freeport Indonesia angkat kaki.

“Kalau tidak ada Freeport Indonesia ya perusahaan lain kan masuk. Kan investor lain juga ada siap. Yang punya duit bukan FI saja. Banyak investor juga yang mau masuk,” tegas Eltinus.

Tetap Miskin

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan kendati ada Freeport Indonesia di sana, namun kemiskinan di Papua masih tinggi. “Masyarakat Papua sangat miskin dibanding kabupaten lain, padahal diwilyah ini ada Freeport ada wilayah pertambangan,” kata Lukas.

Dia menuturkan, berdasarkan data BPS terakhir, jumlah penduduk miskin di Papua tercatat sebanyak 31 persen. Dalam dua tahun, Lukas ditargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi di level 27 persen.

“Terus terang ketertinggalan terjadi luar biasa di Papua. Kemiskinan si Papua 31 persen. Dua tahun saya harus turunkan menjadi 27 persen. Itu sedang kita lakukan. Dengan seperti ini, diharapkan kehadiran Freeport Indonesia bermanfaat bagi masyarakata Papua, dan Indonesia,” ucap Lukas.

Namun, meski menyadari tingkat kemiskinan di daerahnya masih tinggi, Lukas menuturkan urusan smelter, Pemerintah Daerah tetap menunggu keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com