Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Belum Sepakati Rencana Pemda Papua Ambil Saham Freeport

Kompas.com - 06/02/2015, 21:08 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESMD) R.Sukhyar menegaskan, pemerintah pusat belum memutuskan terkait pelepasan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia, utamanya berapa prosentase yang bisa diambil oleh Pemerintah Daerah Papua.

“Yang 10 persen itu keinginan Gubernur Papua (untuk mengambil). Maka tinggal 10 persen sekian, yang mungkin ke pusat. Tapi ini belum diputuskan. Itu kan aspirasi (Pemda),” kata Sukhyar, di Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Sejauh ini, hasil kesepakatan antara pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dengan pihak PT Freeport Indonesia yakni divestasi sebesar 30 persen. Saat ini kepemilikan saham pemerintah pusat di perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sebesar 9,36 persen. Sukhyar menambahkan, jika sisanya diambil oleh Pemda Papua sebesar 10 persen, maka pemerintah pusat tinggal mengambil alih sekitar 10 persennya lagi.

Namun dia menegaskan, hal tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut, termasuk bagaimana mekanisme pembayarannya. “(Tapi) Ini kan sebenarnya makin cepat makin baik (dibeli), (karena) harga saham lagi jelek-jeleknya,” kata dia.

Gubernur Papua Lukas Enembe dalam konferensi pers Jumat pagi berharap, Papua mendapatkan kontribusi lebih tinggi dari Freeport, salah satunya melalui kepemilikan saham. “Soal divestasi saham, kami berharap Papua bisa mendapat porsi yang baik,” kata dia.

Menurut Lukas, saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum membahas soal divestasi tersebut. Kedua pihak baru berfokus untuk membicarakan pembangunan infrastruktur untuk smelter. “Kita menawarkan 10 sekian persen,” ucap Lukas.

Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan, entah diambil oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, divestasi dari Freeport harus memberikan benefit maksimal untuk negara. “Tapi aspirasi dari Pemda harus kita akomodasi, itu yang akan kita bicarakan detil dengan Freeport,” ujar Sudirman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com