Studi Kelayakan Proton

BANDAR SERI BEGAWAN, KOMPAS - Persaingan industri otomotif tak mudah bagi perusahaan baru yang ingin membuka pabrik di Indonesia. Tantangan inilah yang harus dipahami Proton Holding Berhad, produsen mobil Proton asal Malaysia, jika serius ingin membangun industri.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, saat ditanya di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Malaysia dan Brunei, Sabtu (7/2/2015), mengatakan, kelangsungan bisnis Proton di Indonesia tergantung dari hasil studi kelayakan yang dilakukan pemerintah.

"Studi kelayakan itu akan menentukan keputusan rencana investasinya di Indonesia. Banyak pertimbangan, salah satunya terkait persaingan industri otomotif yang ada," ujar Sofyan, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Andy Riza Hidayat.

Rencana ekspansi industri otomotif Proton ke Indonesia ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Chief Executive Officer (CEO) PT Adiperkasa Citra Lestari dan Proton Holdings Berhad, di Kuala Lumpur, Jumat lalu. Penandatanganan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak. "Presiden hanya ikut menyaksikan. Yang bekerja sama adalah swasta Malaysia dan Indonesia," kata Sofyan.

Seusai menyaksikan penandatanganan, Najib meminta dukungan Indonesia menjadikan Proton sebagai mobil resmi negara-negara anggota ASEAN. Namun, dalam pernyataan bersama dengan Najib, di Kantor PM Malaysia, Jokowi tak secara eksplisit menyatakan dukungannya.
Transfer teknologi

Pemerintah Indonesia, tambah Sofyan, mendukung rencana masuknya Proton seperti juga mendorong masuknya investasi asing lainnya untuk menggerakan perekonomian di Indonesia. "Oleh sebab itu, masuknya Proton tak perlu dibuat polemik. Secara positif, masuknya Proton bisa menjadi kesempatan kita untuk transfer teknologi sebelum mengembangkan industri mobil nasional secara serius," ujarnya.

Lebih jauh, Sofyan menjelaskan, menurut informasi yang diterimanya dari CEO PT Adiperkasa Citra Lestari AM Hendropriyono, Proton Holdings Berhad berencana mendirikan pabrik mobil di Bekasi, Jawa Barat. Perusahaannya sudah memiliki tanah.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo B Sulisto menilai, masuknya Proton sebagai hal wajar. Hal itu karena Malaysia membidik pasar ASEAN. Malaysia kebetulan menjadi Ketua ASEAN.

Secara terpisah, Direktur Populi Center Nico Harjanto, dalam diskusi di Jakarta, mengkritik kerja sama Proton yang digagas orang dekat Presiden Joko Widodo. Ahli komunikasi politik Effendi Gazali mengatakan, kerja sama dengan Proton dinilai tidak tepat waktu karena adanya iklan di Malaysia yang isinya memecat buruh Indonesia. (AMR)