Anggaran 'Revolusi Mental' Diusulkan Rp 149 Miliar

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang notabene kementerian/lembaga baru di era Joko Widodo-Jusuf Kalla, diusulkan mendapat modal untuk melakukan revolusi mental sebesar Rp 149 miliar.

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Askolani dalam rapat Badan Anggaran DPR-RI, Senin malam (9/2/2015) menyatakan, terdapat sejumlah perubahan pada belanja pusat. Dia menyebut, pemerintah melakukan realokasi tunjangan kinerja bagian anggaran perbendaharaan negara ke belanja K/L sebanyak Rp 3,9 triliun.

"Kita merealokasi beberapa kegiatan mendesak untuk rehabilitasi pasar. Kemudian memberikan dukungan ASEAN Games sebesar Rp 876 miliar. Fasilitas bina pemerintah desa di Kemendagri sebanyak Rp 1,37 triliun, rehabilitasi korban narkoba sebesar Rp 500 miliar," kata Askolani.

"Kemudian, untuk Revolusi Mental di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp 149 miliar, hibah kepada pemerintah Palau sebesar Rp 12,5 miliar, dan hibah ke masjid di Australia sebesar Rp 5 miliar," lanjut Askolani.

Lebih lanjut Askolani mengatakan, dari hasil pembahasan di Panja A, terdapat perubahan belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp 64,6 miliar, perubahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebanyak Rp 838,7 miliar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu pemerintah juga mengurangi belanja kompensasi realokasi subsidi bahan bakar minyak, dari yang tadinya enam bulan menjadi empat bulan. Dari perubahan tersebut, Askolani menambahkan bahwa anggaran untuk dana pendidikan pun disesuaikan. Sementara itu, terjadi pula sedikit perubahan di program pengelolaan utang, serta realokasi di belanja lainnya.

"Angka-angka yang diusulkan pemerintah ini untuk mendukung pembangunan 2015 sesuai visi-misi Jokowi-JK. Ini sudah sejalan dengan RPJMN, serta sejalan dengan RKP yang sudah direvisi Bappenas," imbuh Askolani.

Adapun total yang diajukan pemerintah yakni tambahan belanja sebesar Rp 155,2 triliun. Dia menegaskan, setidaknya usulan tambahan belanja itu untuk mendorong pertumbuhan pembangunan, pengurangan kewajiban dasar, pengurangan kesenjangan melalui konektivitas, serta transfer daerah.

Dalam rapat yang dipimpin Ahmadi Noor Supit itu, pemerintah bersama parlemen membahas tentang perubahan belanja pusat, dimana terjadi penghematan subsidi BBM, adanya penambahan alokasi belanja prioritas pemerintah Jokowi-JK, refocusing belanja perjalanan dinas ke yang lebih produktif. "RAPBNP ini juga sudah menampung perubahan nomenklatur yang sudah ditetapkan Keppresnya oleh Presiden," pungkas Askolani.