Wapres Optimistis Tambahan Dana Rp 20 Triliun Bisa Kurangi Angka Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis pemerintah bisa mengurangi angka kemiskinan dengan tambahan dana Rp 20 triliun. Tambahan anggaran ini diajukan Kementerian Sosial dalam rancangan anggaran pendapatan belanja perubahan (RAPBN-P) 2015. "Kemiskinan bisa langsung dan tidak langsung. Ada langsung, seperti pembinaan masyarakat miskin lewat bantuan tunai, ada pemulihan ekonomi, kasih KUR, memberikan kredit UKM, memperbaiki jalan desa, produktifitas pertanian," kata Kalla di Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menambahkan bahwa dana tambahan ini nantinya akan difokuskan untuk program penyidikan dan kesehatan sesuai dengan program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Pemerintah, kata Puan, secara bertahap akan memperbaiki masalah-masalah di bidang penyidikan maupun kesehatan. Pemerintah berharap warga negara Indonesia bisa menjadi manusia-manusia unggul yang sehat secara jasmani maupun rohani. "Dalam artian kalau kita kemudian tidak secara bertahap melakukan hal tersebut tentu saja ke depannya ini Indonesia tidak akan bisa bersaing di era globalisasi. Bagaimana caranya itu, tentu saja terkait dengan semua kementerian dan lembaga terkait. Jadi kami berharap dengan semua kelembagaan atau kementerian terkait bisa bersama-sama sinergikan program-program pemerintah untuk bisa membuat Indonesia lebih baik dari hari ini," tutur Puan.

Ia pun berharap Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan tambahan anggaran Rp 20 triliun yang diajukan Kementerian Sosial tersebut.

Sejauh ini, tambahan dana yang diajukan Kemensos masih dalam pembahasan di DPR. "Tentu saya semua menteri dan kelembagaan terkait sudah bahas hal tersebut. Insya Allah sebelum tanggal 19 sudah diketok dan semuanya program itu bisa berjalan secara bersinergi," ucap Puan.

Kementerian Sosial mengajukan tambahan anggaran kurang lebih Rp 20 triliun sehingga total anggaran yang diajukan dalam RAPBN-P mencapai Rp 28,9 triliun. Dalam paparannya di hadapan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penambahan anggaran ini akan digunakan untuk mengurangi masalah sosial di masyarakat, terutama masalah kesenjangan hidup dan kemiskinan.

Salah satu program yang membutuhkan anggaran paling tinggi adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan alokasi anggaran Rp 14,6 triliun. Program ini juga menurut Khofifah akan didukung dengan program pengembangan penghidupan berkelanjutan.