Pengamat: Jangan Terlalu Cepat Naik-Turunkan Harga Solar Bersubsidi

Kompas.com - 11/02/2015, 10:03 WIB

Estu Suryowati

Penulis

Lihat Foto

Petugas SPBU mengisi solar bersubsidi kepada mobil konsumen di SPBU Coco Cikini Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2014). Sesuai arahan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aturan pelarangan pembelian BBM subsidi jenis minyak solar khususnya di wilayah Jakarta Pusat mulai diberlakukan Jumat 1 Agustus. Selain itu, BPH Migas juga membatasi pembelian solar bersubsidi di daerah lain dengan melarang pembelian pada malam hari.(TRIBUNNEWS/HERUDIN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta tidak salah langkah di tengah desakan parlemen untuk mengambil kebijakan penurunan harga solar bersubsidi dari harga saat ini Rp 6.400 per liter. Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, selain harus diimpor, komoditas ini juga akan menyebabkan gejolak harga pada barang- barang lain jika harganya terlalu cepat naik-turun. Di sisi lain, kalaupun harga solar diturunkan, harga barang-barang juga tidak ikut turun.

"Nah khawatirnya kalau minyak dunia kembali naik, padahal solar terlanjur diturunkan, kan harus disesuaikan lagi. Kalau dinaikkan lagi, nanti malah bisa menggoncang harga," kata Enny, Selasa (10/2/2015).

Lebih lanjut dia bilang, kalau pun pemerintah ingin memberikan subsidi - disebabkan harga minyak yang rendah - sebaiknya dalam wujud lain, dan bukannya penurunan harga jual. Misalnya, sebut dia, insentif kepada pengusaha BBM.

Pilihan lain, pemerintah membiarkan saja harga minyak dunia rendah, dan sehingga ada laba jual solar. Laba ini bisa digunakan untuk menambah cadangan BBM.

"Ini yang lebih mereka butuhkan dan efektif, daripada meng-exercise naik- turunnya BBM. Karena BBM ini mempunyai efek domino, dan kita tidak bisa menggaransi bahwa minyak dunia terus-menerus di level rendah, pasti akan kembali normal cepat atau lambat," jelas dia.

Atas dasar itu, dia pun menegaskan, pemerintah tidak perlu buru-buru menurunkan harga solar akibat desakan dari parlemen. "Ya, pemerintah tidak perlu terdesak. Sebenarnya setiap kebijakan harus disimulasi seberapa efektif dampaknya, bukan karena reaktif," ucap Enny.

Sebelumnya, pemerintah didesak oleh sejumlah fraksi di Komisi VII DPR RI untuk menurunkan harga solar dari Rp 6.400 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. Tidak hanya soal harga minyak dunia yang rendah, pertimbangan DPR waktu itu ialah alpha solar sudah dinaikkan dari Rp 700 per liter menjadi Rp 1.000 per liter. (baca: DPR Desak Pemerintah Turunkan Harga Solar Jadi Rp 6.000 Per Liter)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.