Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Pembelian Saham Newmont Dibatalkan, Ini Kata Menkeu

Kompas.com - 12/02/2015, 10:19 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah mengambil alih sebagian saham PT Newmont Nusa Tenggara melalui skema peleburan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan PT Sarana Multi Infastruktur (SMI) ditanggapi dingin oleh Komisi XI DPR RI. Bahkan, Komisi XI meminta pemerintah membatalkan rencana itu.

Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, rencana pengambilalihan saham Newmont melalui PIP sudah sesuai konsep. Menurut dia, PIP memang dikonsepkan untuk mencari celah masuk kedalam perusahaan yang menguntungkan.

"PIP itu kan sovereign wealth fund jadi harus investasi, misal kenapa Temasek punya saham di Danamon karena dia sovereign wealth fund," ujar Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Menurut Bambang, PIP memang sudah dirancang sejak awal sebagai kendaraan finansial negara sehingga harus masuk ke dalam perusahaan yang dinilai menjanjikan keuntungan. Dalam kasus PIP, dipilihlah Newmont.

Sementara terkait peleburan PIP dan SMI, Bambang mengatakan bahwa nantinya modal PIP akan pindah ke SMI. Meski begitu, SMI kata dia masih bisa investasi. "Kalau PIP berubah jadi SMI, seluruh modalnya akan pindah. Jadi nanti SMI boleh investasi tapi hanya di infrastruktur," kata dia.

Sementara itu, Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan membatalkan rencana tersebut. Pasalnya, penggunaan dana PIP itu tak disetujui oleh DPR.

"Teman-teman (Komisi XI) mengatakan dengan lantang aja pak pimpinan sampaikan aspirasi kita bahwa kita gak setuju itu beli Newmont, batalkan saja rencana pemerintah," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com