Kemenaker Pulangkan 5 TKI Bermasalah dari Brunei

Dalam tahap awal pemulangan dilakukan pada Jumat (20/2/2015) dini hari tadi,  5 orang TKI tersebut berasal dari Indramayu (2 orang), Cilacap ( 1 orang) Jakarta ( 1 orang) dan Sumbawa Barat (1 orang) telah dipulangkan ke tanah air.
 
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan Reyna Usman mengatakan, pemulangan TKI bermasalah dari Brunei ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden untuk memulangkan semua TKI bermasalah yang berada di luar negeri.
 
"Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua TKI bermasalah yang ada di shelter harus dipulangkan," kata Dirjen Binapenta Kemnaker Reyna Usman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, hari ini.

Menurut Reyna yang ikut menjemput TKI di Common Use Lounge TKI, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pesawat yang membawa para TKI tiba pada Jumat dini  hari, sekitar pukul 00.05 WIB. Para TKI tersebut akan segera diberangkatkan kembali menuju daerah dan tempat tinggal masing-masing.
 
Ia mengatakan, dari 25 TKI yang berada di shelter KBRI, belum semua bisa kembali karena terkendala exit permit dari belum dikeluarkan pemerintah Brunei. Namun pemerintah berupaya pempercepat penyelesaian kasus dan pengurusan exit permit bagi para TKI .
 
“Exit permit yang belum keluar karena terkendala kelengkapan dokumen.. Namun hal ini akan diselesaikan dengan pihak imigrasi di sana,” kata Reyna.
 
Ia mengatakan, sebagian besar TKI yang belum bisa dipulangkan karena masalah lewat masa tinggalnya (overstay). Sedangkan permasalahan TKI lainnya antara lain tidak betah bekerja , gaji yang tidak dibayar dan ada yang diberangkatkan oleh perorangan.
 
“Dari hasil laporan dan penelusuran kami dengan para TKI asal Brunei tadi, dari 5 orang TKI  yang baru tadi dipulangkan hanya 3 orang yang memiliki KTKLN dan asuransi orang. Sedangkan yang dua berangkat sendiri sehingga tidak bisa diurus asuransinya,” kata Reyna.
 
Mengenai biaya pemulangan , Reyna menjelaskan untuk biaya pemulangan  dari Brunei sampai ke Jakarta berasal dari anggaran Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan biaya yang harus ditanggung dari bandara Soekarno-Hatta sampai ke daerah asal menggunakan anggaran BNP2TKI.
 
Reyna menambahkan saat ini pemerintah sedang melakukan kajian berbagai masalah yang terjadi di luar negeri. khususnya TKI yang berangkat ke luar negeri baik dari pra pemberangkatan, masa penempatan, menyiapkan purna penempatannya dimana.
 
“Pemerintah sedang melakukan kajian cepat tentang mekanisme pemulangan TKI bermasalah. Kajian cepat bersama yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah terkait seperti Kemnaker, Kemenlu dan BNP2TKI dan instansi terkait laiinya ,” sebut Reyna.
 
Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan kajian terkait rencana pemberhentian penempatan TKI domestik atau TKI Penata Laksana Rumah Tangga  (PLRT) ke berbagai negara penempatan.
 
“Roadmap itu  sedang dikaji kalau memang bisa lebih cepat maka bisa lebih baik, sehingga negara akan bekerja lebih cepat karena seperti diketahui kabinet Bapak Jokowi merupakan kabinet kerja. Jadi, harus bisa bekerja lebih cepat,” kata dia.