Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bulog Diminta Berfungsi Lebih Efektif agar Bisa Turunkan Harga Beras

Kompas.com - 25/02/2015, 21:58 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah untuk lebih mengefektifkan peran Bulog. Hal itu dinilai penting dilakukan untuk menormalkan kembali harga beras yang saat ini sangat tinggi.

"Bulog difungsikan efektif sebagai penyangga. Dulu kan seperti itu; harga naik, disebar. Bulog harus punya stok, diefektifkan lagi (kerjanya)," ujar Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Menurut dia, melonjaknya harga beras saat ini terjadi karena masalah ketidakseimbangan suplai dan permintaan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan pasokan beras yang cukup untuk masyarakat.

"Harga apa pun, bukan hanya beras, kalau naik, itu karena masalah suplai dan demand yang tidak klop. Permintaan tinggi pasokan kurang, tidak lancar, intinya di situ. (Yang diperlukan adalah) bagaimana jamin agar harga beras stabil," kata dia.

Terkait tuduhan kenaikan harga beras karena adanya permainan mafia beras, masalah itu menurutnya tak perlu lagi diperpanjang. Bahkan, dia meminta pemerintah tak perlu memikirkan mafia atau unsur politis terkait kenaikan harga beras tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, harga beras mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Di pasar-pasar, harga beras kualitas menengah yang awalnya Rp 9.000 per kilogram kini rata-rata sudah naik 30 persen menjadi Rp 12.000 per kilogram. Untuk kualitas premium, harganya sudah mencapai Rp 15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 11.000 per kilogram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com