Kementan: Pengaturan Kebijakan Pangan Dirumuskan dan Ditentukan Sendiri

 "Aspek yang penting yaitu pemerintah mengatur masalah pangan secara optimum, dengan mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri,  pengaturan kebijakan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa kita sendiri, bukan lembaga dari luar negeri seperti IMF. Dan mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pertanian terutama petani," ujar Hari pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Regional Kalimantan tahun 2015 di Jakarta Convention Center, Selasa (24/02/2015).

Hari hadir mewakili Menteri Pertanian yang sedang melakukan Kunjungan Kerja di provinsi Jawa Tengah.

Untuk sasaran kedaulatan pangan, sebut dia, Kementan telah mencanangkan swasembada padi, jagung, dan kedelai. Sementara untuk komoditas sasarannya adalah  daging dan gula. "Sesuai arahan presiden dalam rangka swasembada dalam tiga tahun harus tercapai," imbuh dia.
 
Hari mengatakan, saati ini luas areal persawahan Indonesia mencapai 13 juta hektar, di antaranya 7 juta lebih merupakan daerah lahan irigasi, namun Indeks Pertanaman yang dilaksanakan belum optimal. "Indeks pertanaman baru 1,6 artinya dua kali tanam pun belum, jika secara pertanaman bisa dua kali, swasembada bukan hal yang mustahil," jelasnya.
 
Terkait dengan itu, Ia menyebutkan,  Pemerintah akan memperbaiki jaringan irigasi tersier sebanyak 3,3 juta hektar yang akan ditargetkan pelaksanaannya pada tahun 2015 dan 2016. "Untuk program 2015 provinsi Kalimantan mendapatkan pengembangan rehabilitasi irigasi sebanyak 288.000 Ha dan optimasi lahan sebanyak 140.000 Ha," katanya.

Musrembang yang dibuka Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo ini bertemakan Percepatan Konektivitas, Pemenuhan Kedaulatan pangan dan Energi, Hilirisasi dan Pengembangan Industri Bekelanjutan di regional Kalimantan ini, dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kalimantan.

Pada kesempatan itu hadir Wakil Ketua MPR, Anggota DPR dan DPD RI, Menteri terkait, Gubernur dan Bupati Se-Kalimantan, kepala SKPD terkait Se-Provinsi Kalimantan.