Harga Beras Naik, Anggota DPR Salahkan Tak Jalannya Sistem Peringatan Dini Kemendag

JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan harga beras yang kini terjadi seharusnya dapat dicegah apabila Kementerian Perdagangan menerapkan manajemen peringatan dini atau early warning system. Namun, Kementerian Perdagangan rupanya tidak mampu menerapkan sistem tersebut.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi VI DPR Sarmuji saat diskusi bertajuk ‘Harga Beras Melambung, Siapa yang Bermain?’ di Kompleks Parlemen, Kamis (26/2/2015). Tidak diberlakukannya sistem tersebut membuat harga beras kini melonjak naik hingga 30 persen dari harga sebelumnya.

“Early warning system di Kementerian Perdagangan seharusnya berfungsi. Ini yang enggak jalan. (Saat harga beras naik) 10 persen dibiarkan terus hingga akhirnya naik 30 persen,” kata politisi Partai Golkar itu.

Sarmuji mengatakan, Perum Bulog saat ini memang sedang melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. Namun, ia mengingatkan, agar Bulog tidak menetapkan harga jual beras terlalu rendah. Sebab, jika itu terjadi maka yang akan dirugikan adalah para pedagang.

Selain itu, ia meminta, agar pemerintah segera menggelontorkan jatah beras miskin masyarakat untuk bulan Februari ini. Menurut dia, selama ini pemerintah selalu telat dalam mendistribusikan jatah raskin masyarakat. Akibatnya, masyarakat lah yang justru terbebani dengan hal itu.

“Kemarin jatah bulan Januari barus dikeluarkan 16 Februari. Jadi sekarang, keluarkan saja untuk jatah Februari agar tidak bertumpuk-tumpuk,” katanya.