Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bulog: Kenaikan Harga Beras karena Kekosongan Stok

Kompas.com - 01/03/2015, 08:28 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog mengungkapkan kenaikan harga beras disebabkan kekosongan stok dalam tiga bulan sebelumnya, yakni periode November-Desember 2014 dan Januari 2015.

"Bulog bertugas mengeluarkan 232.000 ton raskin (beras miskin) tiap bulan. Tapi, November-Desember 2014, stoknya tidak ada dan Januari masih seperti itu," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti dalam konperensi pers di Jakarta, Sabtu (28/2/2015), seperti dikutip Antara.

Hal tersebut disampaikannya merespons dugaan mafia beras sebagai penyebab kenaikan harga beras belakangan ini.

Leli menjelaskan, kondisi pada akhir 2014 itu, dikarenakan stok November dan Desember sudah ditarik terlebih dahulu pada Februari dan Maret 2014, sehingga menyebabkan kekosongan sebesar 462.000 ton.

Akibatnya, pada Desember 2014 dan Januari 2015, Bulog hanya menggelontorkan 71.000 ton beras, sehingga kurang efektif menurunkan harga.

"Hitungannya, 462 ribu stok yang kosong hanya ditutup dengan 71 ribu, akhirnya ya kurang nendang," kata Leli.

Hal tersebut diperparah dengan terlambatnya pasokan beras pada Januari akibat "launching" yang baru diresmikan pada tanggal 28 Januari 2015. Dengan demikian, total kekosongan stok beras mencapai hampir 700.000 ton.

Selain itu, adanya isu penghapusan raskin juga berpengaruh secara psikologis maupun administratif terhadap pemerintah daerah.

Terkait kelangkaan stok beras di pasar, pengamat pertanian Khudori juga berpendapat bahwa hal itu disebabkan karena faktor alam dan bukan ulah mafia beras seperti yang disebut pemerintah.

Faktor alam yang dimaksud ialah musim paceklik yang berlangsung lama, sehingga mengakibatkan mundurnya jadwal panen raya di Indonesia.

"Mestinya Februari hingga Mei kita sudah panen raya, tapi karena hujan datang terlambat, maka jadwal tanam dan panen ikut mundur sekitar satu hingga 1,5 bulan. Musim pacekliknya lebih lama," kata Khudori.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menduga kenaikan harga beras akhir-akhir ini akibat adanya permainan ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu. Menurut Jokowi, permainan ilegal itu ditempuh dengan tujuan Indonesia menggunakan beras impor. (baca: Jokowi: "Feeling" Saya Mengatakan Ada yang Bermain agar Kita Impor Beras)

Meski stok beras nasional saat ini hanya 1,4 juta ton dan sudah dikurangi dengan 300.000 ton beras rakyat miskin (raskin) ke masyarakat, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjamin bahwa jumlah stok itu tidak mengkhawatirkan. (baca: Wapres: Stok Beras Nasional Aman)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Whats New
Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Whats New
Bukan Hanya 7, Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut Berpontesi Ditambah

Bukan Hanya 7, Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut Berpontesi Ditambah

Whats New
Stereotipe Penilaian Kredit Perbankan

Stereotipe Penilaian Kredit Perbankan

Whats New
Investasi Mangkrak Senilai Rp 149 Triliun Tidak Bisa Dieksekusi

Investasi Mangkrak Senilai Rp 149 Triliun Tidak Bisa Dieksekusi

Whats New
BKN: Hingga Maret 2024, 55 orang ASN Dimutasi ke Otorita IKN

BKN: Hingga Maret 2024, 55 orang ASN Dimutasi ke Otorita IKN

Whats New
Menteri KP Sebut Hasil Penambangan Pasir Laut Bukan untuk Diekspor

Menteri KP Sebut Hasil Penambangan Pasir Laut Bukan untuk Diekspor

Whats New
Soal Penundaan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri, Bea Cukai: Harus Diatur Kembali oleh Mendag

Soal Penundaan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri, Bea Cukai: Harus Diatur Kembali oleh Mendag

Whats New
Apindo Imbau Pengusaha Bayar THR 2024 Tepat Waktu

Apindo Imbau Pengusaha Bayar THR 2024 Tepat Waktu

Whats New
Harga Bahan Pokok Selasa 19 Maret 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Harga Bahan Pokok Selasa 19 Maret 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Whats New
Pengusaha Telat Bayar THR, Siap-siap Kena Denda

Pengusaha Telat Bayar THR, Siap-siap Kena Denda

Whats New
Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Whats New
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

Whats New
Sepanjang Ramadhan, Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Dipastikan Aman

Sepanjang Ramadhan, Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Dipastikan Aman

Whats New
Ramai Aturan Baru soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang: Gampang Kok

Ramai Aturan Baru soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang: Gampang Kok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com