Harga Beras Melejit, KPPU Tak Bisa Tindak Spekulan Lokal

“Kami tidak bisa menindak,” kata Nawir ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Nawir menjelaskan, kegiatan kartel didefinisikan sebagai koordinasi pihak-pihak pelaku yang tadinya bersaing menjadi tidak bersaing, dalam hal mengurangi suplai, menetapkan harga secara bersama-sama, atau membagi wilayah pasar. “Kalau harga naik begitu saja, karena suplai langka, tidak ada panen, tidak bisa disebut kartel,” kata Nawir.

Sejauh ini, dia bilang, timnya yang bekerja terus-menerus tidak menemukan adanya dugaan kartel. Kalaupun Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mempermasalahkan para spekulan pasar, Messi memastikan hal tersebut bukan ranah KPPU.

“Ketika Pak Rachmat bilang seperti itu (ada kartel), kami merasa kok rasanya tidak seperti itu ya. Jadi, dengan segala hormat saya ke Pak Menteri, temuan kami agak berbeda. Bahwa ada situasi yang melakukan pengoplosan, dari sisi kami itu tidak ada persoalan. Tapi kalau sisi Kemendag jadi masalah ya silakan saja. Itu bukan wilayah kami,” jelas Nawir.

“Tapi sekali lagi saya mengingatkan itu bukan kartel. Itu bukan sesuatu yang berada di wilayah hukum persaingan. Kami tidak ikut-ikut memberantas itu. Tapi kalau Kemendag menganggap itu adalah persoalan yang mengganggu perdagangan, ya silakan (ditindak),” kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras pada Februari 2015 mulai mengalami kenaikan dari level tengah rantai suplai. Harga gabah di tingkat petani turun 2,1 persen, namun harga di tingkat penggilingan mengalami kenaikan 0,33 persen.

Selanjutnya, pedagang beras grosiran menaikkan harga sebesar 1,01 persen, dan pedagang eceran kembali menaikkan harga lebih tinggi sebesar 2,88 persen.

Dalam diskusi Sabtu (28/2/2015), Komisioner KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, kemungkinan pemain perberasan kali ini ada di level tengah secara lokal. (Baca: KPPU Cium Pemain Beras Ada di Pedagang Besar Lokal)