Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Pajak Enggak Mungkin Kalap

Kompas.com - 04/03/2015, 12:53 WIB

KOMPAS.com - Suhu politik Tanah Air masih tinggi, karena efek perseteruan KPK vs Polri hingga memanasnya tensi politik DKI Jakarta. Toh, the show must go on! Agenda ekonomi dan pembangunan harus jalan. Apalagi APBNP 2015 sudah disahkan. Beleid anggaran tersebut jelas krusial karena menjadi modal pemerintah baru mewujudkan segudang janji pembangunan.

Oleh sebab itu, penting bagi kita bersikap kritis, memantau jalan pikiran, gagasan, dan agenda pembangunan pemerintahan. Nah, apa dan bagaimana agenda ekonomi rezim baru? Berikut adalah seri terakhir Dialog Khusus Ekonomi Presiden Joko Widodo dengan Tim Kontan, akhir pekan lalu.

Kontan: Apa poin penting bidang ekonomi setelah empat bulan jadi presiden?
Presiden: Menurut saya yang paling penting sekarang APBNP sudah selesai. Tidak lagi ada orang yang ragu. Itu poin yang penting sekali.

Kedua, alokasi anggaran infrastruktur saat ini paling besar dalam sejarah republik. Lihat loncatannya. Sekitar Rp 290 triliun. Ini modal besar.

Kemudian penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN juga terbesar dalam sejarah. Ini bukan pemberian cuma-cuma tapi ada maksudnya. Ada tujuannya. Semua yang kita berikan melalui PMN masuknya juga fokus ke infrastruktur.

Dan juga penting untuk diketahui bahwa antara DPR dan pemerintah bisa menyelesaikan penyusunan anggaran tepat waktu. Padahal dulu orang khawatir APBNP akan terganggu.  Nyatanya tidak. Sehingga masyarakat bisa melihat bahwa DPR dan pemerintah bisa bermitra dan bekerjasama. Ini harus dipandang sebagai sebuah sinyal yang bagus.

Kontan: Selama ini kan problemnya di pencairan dan penyerapannya?
Presiden: Ya, sekarang enggak boleh lagi. Kan, tiga bulan kemarin sudah banyak yang kita sederhanakan supaya anggaran bisa cepat.

Saya berikan contoh. Pupuk dan bibit tidak usah pakai lelang. Dulu-dulu harus lelang. Ya, sulit dijalankan.

Coba, pas musim hujan benih enggak datang-datang karena menunggu lelang. Lelang selesai, benih ada, tapi hujan sudah reda. Apa yang bisa ditanam? Pupuk juga begitu. Mana mungkin bisa swasembada kalau begini.

Makanya, prosesnya disederhanakan. Perpres pengadaan barang dan jasa kita tinjau. Saya dorong juga supaya e-catalog, e-processing, dan e-tendering. Semua ini mempercepat proses.

Sekarang mulai bergerak. Januari kemarin sudah banyak kontrak tender.

Kontan: Bagaimana menutup celah suap?
Presiden: Saya kira masyarakat dan media harus mengawasi. Yang jelas kita menerapkan manajemen kontrol yang ketat. Tetap ada rem dan pengawasan.

Kontan: Pajak jadi penopang anggaran. Target tahun ini naik tinggi sekali. Apakah bisa tercapai?
Presiden: Tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pajak hanya naik 5 persen per tahun . Itu pun tidak tercapai. Sekarang, kok, targetnya naik hampir 40 persen. Orang selalu bertanya, memang bisa?

Saya jawab, bisa! Pemerintah sekarang bekerja dengan detil. Saya mengundang Kanwil-Kanwil Pajak untuk mendapat masukan. Dari masukan-masukan itu, kemudian dikalkulasi, dihitung potensinya. Ketemu angkanya, ya, angka itulah yang kita pakai.

Jadi, target kenaikan 40 persen bukan angka hura-hura. Pajak sendiri yang bikin targetnya.

Halaman:
Baca tentang
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com