Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telkomsel Disadap, Kominfo Minta BIN Ikut Turun Tangan

Kompas.com - 06/03/2015, 14:10 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tak mau memberikan komentar banyak terkait dimata-matainya jaringan telekomunikasi Indonesia terutama Telkomsel oleh Australia dan New Zealand.

Meski begitu, terkait dengan keamanan telekomunikasi dan cyber nasional, Komimfo mengaku tak bisa bekerja sendiri. Badan Intelejen Negara (BIN) pun diminta membantu pengawasan sistem telekomunikasi dan cyber nasional.

"Dalam soal keamanan telekomunikasi atau cyber misalnya, tidak bisa Kominfo (kerja) sendiri yang harus jalan, ada BIN yang juga harus jalan, semua sektor harus jalan karena keamanan nasional itu kalau misal keunggulan kita itu harus didukung oleh cyber security yang kuat bukan hanya Kominfo sendiri yang jalan," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Sadjan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Selain harus melibatkan BIN, pengawasan jaringan telekomunikasi dan cyber nasional juga harus didukung oleh Kementerian Pertahanan. Bahkan, kata dia, TNI juga harus dilibatkan.

Sementara itu, kata Sadjan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memberikan rekomendasi kepada Kominfo untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait sistem keamanan telekomunikasi dan cyber nasional. Dia pun mengungkapkan bahwa saat ini komunikasi dengan berbagai instansi tersebut sedang berjalan dan berharap ada Undang-undang khusus yang mengatur sistem keamanan cyber tersebut.

"Dari tahun 2010 sampai 2015 ini DPR berharap bahwa ada sistem atau Undang-undang untuk mengatur sistem cyber nasional," kata dia.

Sebelumnya, Australia dan Selandia Baru disebut-sebut menyadap jaringan telekomunikasi Indonesia. Kedua negara tersebut bekerja sama mencegat lalu lintas milik Telkomsel yang mempunyai 122 juta pelanggan. Demikian dokumen yang dibocorkan mantankontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA)AS Edward Snowden, seperti dikutip Australia The Sidney Morning Herald (SMH), Kamis (5/3/2015).

Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa Direktorat Sinyal Australia bekerja sama dengan Biro Keamanan Komunikasi Selandia Baru memata-matai jaringan telekomunikasi Indonesia dan Pasifik Selatan.

Australia dan Selandia Baru mencegat komunikasi satelit dan kabel telekomunikasi bawah laut, dan berbagai data dari panggilan telepon, email, dan pesan media sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Earn Smart
Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Whats New
OJK Terbitkan Aturan 'Short Selling', Simak 8 Pokok Pengaturannya

OJK Terbitkan Aturan "Short Selling", Simak 8 Pokok Pengaturannya

Whats New
2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

Earn Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

Spend Smart
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Whats New
Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Rilis
Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com