Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kementerian Belum Berkoordinasi soal KA Bandara Halim - Soetta

Kompas.com - 09/03/2015, 18:07 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku belum berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman terkait proyek pembangunan Kereta Api Bandara Halim- Soetta (Soekarno-Hatta).  Sampai saat ini proyek tersebut belum berubah, pembangunannya tetap akan diserahkan ke pihak swasta. "Jadi ini swata, belum ada koordinasi dengan Kemenko Maritim, saat ini masih swasta," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko di Jakarta, Senin (9/3/2015).

Pernyataan Hermanto itu sekaligus membantah spekulasi bahwa proyek tersebut akan diambil alih pemerintah. Sementara, pengerjaan proyek dari Stasiun Batu Ceper ke Bandara Soetta sekitar 12 km akan dimulai tahun ini. Diharapkan, dalam tempo satu setengah tahun, jalur itu bisa dioperasikan. "Operasionalnya dari Manggarai, Tanah Abang, Stasiun Duri, Stasiun Batu Ceper belok kiri ke Bandara, ya sekitar 40 menit dari Stasiun Sudirman," kata Hermanto.

Dari catatan Kompas.com, pada pertengahan tahun 2014 lalu, ada sekitar 19 calon investor yang tertarik menggarap KA Express Bandara Halim-Soetta. Dari jumlah tersebut, Kemenhub mengatakan bahwa mayoritas calon investor berasal dari luar negeri di antaranya Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.

Namun, salah satu investor Indonesia yaitu Lion Group menyatakan mundur pada Juni 2014. Alasannya, Lion Group menilai pembebasan lahan proyek kereta ekspres tidak realistis jika dihitung secara bisnis. Apalagi, menurut pihak Lion, dana yang diperlukan untuk pembebasan lahan cukup besar sehingga dikhawatirkan akan memakan waktu yang lama.

Selain itu, Lion juga keberatan karena investor wajib bekerja sama dengan operator KA dalam negeri yaitu KAI untuk operasional proyek tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, mengenai pembiayaan Proyek KA Halim-Soetta akan digunakan skema kerja sama pemerintah swasta (KPS). Dalam skema itu, porsi swasta nantinya diharapkan sebesar 49 persen dan sisanya pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com