100 Proyek Perhubungan Tak Layak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, dari 500 proyek pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, sekitar 20 persennya atau 100 proyek dinilai tak layak. Kemenhub pun akan segera melakukan evaluasi berbagai proyek tersebut. "Seperti diketahui meski anggaran dari APBN 2015 sudah dialokasikan,  Pak Menteri (Ignasius Jonan) perintahkan harus dievaluasi dulu sebelum dikontrak, 'ini gimana orang sudah dianggarkan? Aku gak perduli'," ujar Kepala Balitbang Kemenhub Elly Sinaga sembari menirukan ucapan Jonan, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Dia menjelaskan, ketidaklayakan 100 proyek itu disebabkan karena berbagai hal. Di antaranya,  tidak memiliki rencana induk yang baik, tak memenuhi syarat administrasi, sampai belum memiliki rencana operasional yang mendukung.

Saat ditanya sektor mana saja yang paling banyak proyek pembangunan yang tak layak, Elly menjawab semua sektor perhubungan relatif sama. Di sektor laut misalnya, ada proyek pembangunan pelabuhan yang dinyatakan tak layak. Selain itu, sektor perhubungan udara, darat, perkeretaapian, dan pengembangan SDM juga merata menyumbang ke otak yang tak layak. "Harus dievaluasi dulu sebelum dikontrak, lebih baik tidak diserap DIPA, daripada implentasinya salah,” kata Elly.

Sebelumnya, Jonan meminta Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub (Balitbang) untuk melakukan peninjauan ulang menyeluruh terhadap berbagai proyek pembangunan infrastruktur perhubungan di seluruh Indonesia. Dia khawatir banyak proyek pembangunan yang asal bangun tanpa perencanaan yang baik. Hal itu ditemukan Jonan saat meninjau langsung Pelabuhan Sofifi di Maluku Utara. "Pelabuhan cukup besar, tapi akses jalan mirip ke kampung. Mungkin jalan kelas empat. Saya enggak tahu perencanaan kaya gimana. Saya bilang Pelabuhan Sofifi itu pelabuhan ikan, bukan untuk pelabuhan manusia karena kapal cuma satu," ucap dia.

"Saya minta Balitbang review lagi. Review, review. Kalo perlu ke lapangan, ke lapangan," kata mantan Dirut KAI itu.