Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rupiah Anjlok, Menkeu Sebut Masih Banyak Transaksi di RI yang Gunakan Dollar AS

Kompas.com - 11/03/2015, 09:12 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi di dalam negeri telah diatur dalam melalui Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang. Namun hingga saat ini, penerapannya dan penegakkan hukum bagi pelanggar peraturan diakui masih longgar.

“Kita sudah punya alat yang sangat bagut UU Mata Uang. Tapi selama ini mungkin kita belum terlalu kencang melakukan law enforcement. Masih banyak transaksi di Republik Indonesia, bahkan antar pihak di Indonesia sendiri yang masih menggunakan dollar AS,” jelas Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Bambang mengatakan, permintaan valuta asing seperti dollar AS untuk berbagai keperluan atau transaksi di dalam negeri akan berpengaruh terhadap melemahnya kurs rupiah. Sayangnya, kendati memiliki perangkat aturan untuk mengantisipasi pelemahan kurs akibat permintaan valas yang tinggi, pelanggaran terhadap aturan tersebut masih belum tertangani oleh pihak berwajib.

Memang sebelumnya sudah ada nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan kepolisian terkait penegakan hukum. Namun, Bambang menyebutkan, pelanggaran terhadap UU Mata Uang baru bisa ditindaklanjuti setelah ada pelaporan, sebab sifatnya delik aduan.

Pusat pengaduan
Atas dasar itu, dia bilang, Kementerian Keuangan dan bank sentral akan membentuk tim gabungan untuk menerapkan law enforcement terhadap pelaksanaan UU Mata Uang. Salah satunya, akan dibuat pusat pengaduan (call center).

“Kalau ada orang mengadukan ada pihak yang meminta pembayaran dengan dollar AS, maka dia bisa mengadukan. Tapi kalau mengadukannya susah, orang tidak akan mengadukan. Maka kita permudah pengaduannya,” ujar Bambang.

Bambang mengakui, meski sudah ada aturannya, mungkin masyarakat bingung ke mana harus menyampaikan aduan. Oleh karena itu, pemerintah membuat mekanisme lebih jelas siapa yang harus dihubungi jika ada pelanggaran UU Mata Uang.

“Bentuknya call center sehingga mudah diingat, mudah dijangkau, dan ada petugas yang bisa tindak lanjuti,” sambung Bambang.

Suplai dollar AS
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan profil supply-demand dari valuta asing seperti dollar AS akan selalu mengikuti profil neraca perdagangan dan neraca jasa. Artinya, jika neraca perdagangan dan neraca jasa mengalami defisit, hal tersebut menggambarkan permintaan valas lebih tinggi daripada pasokannya.

Namun, selain dari kedua neraca, pasokan valas bisa juga datang dari masuknya modal asing dalam bentuk portofolio, Surat Berharga Negara (SBN), serta saham. Perry mengatakan, pada 2015 ini sudah ada portofolio masuk sebesar Rp 55,5 triliun.

“Terdiri dari Rp 44 triliun masuk ke obligasi pemerintah atau SBN, dan Rp 11,7 triliun masuk dalam saham. Ini tambahan suplai (dollar AS) dari luar negeri,” ujar Perry.

baca juga: Tunggu Tindakan Nyata Pemerintah, Rupiah Anjlok Mendekati 13.200

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com