"Kejar Setoran", Minuman Ringan Akan Dikenakan Cukai

Agar target penerimaan negara tercapai, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menambah sumber pemasukan kas negara. Rencananya, pemerintah akan menambah objek cukai, yakni minuman berkarbonasi atau minuman bersoda.

"Sudah ada hasil kajian bahwa minuman berkarbonasi bisa dikenakan  cukai," kata Kepala Badan Kebijakam Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, Kamis (12/3/2015).

Menurut Suahasil, BKF sudah menerima hasil kajian terbaru dari Kementerian Kesehatan. Di dalam kajian itu,  disebutkan, konsumsi minuman bersoda bisa mengganggu kesehatan badan. 

"Ada indikasi negatif terhadap penggunaan minuman berkarbonasi sehingga perlu dikenakan cukai," ujar Suahasil.

Asal tahu saja, rencana pengenaan cukai atas minuman berkarbonasi atau bersoda sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Namun, rencana tersebut batal lantaran hasil kajian pada tahun 2014 menyatakan tidak terdapat dampak negatif dari minuman bersoda sehingga pemerintah tak perlu melakukan kontrol terhadap konsumsinya. Sejak saat itu, Ditjen Bea Cukai tak lagi memasukkan rencana pengenaan cukai atas minuman tersebut.

Lantas, kenapa hasil kajian sekarang berbeda? Suahasil belum bersedia menjelaskan. Menurutnya, BKF masih membutuhkan penjelasan lebih rinci indikasi negatif atas konsumsi minuman bersoda.

Hingga 28 Februari 2015, realisasi penerimaan kantor pajak hanya Rp 125 triliun, turun 9,19 persen dari periode sama tahun lalu. Dari kantor bea dan cukai malah lebih buruk, turun 21,31 persen menjadi Rp 22,55 triliun. Padahal, target pajak dan cukai tahun ini Rp 1.491 triliun, naik sebesar 20 persen dari penerimaan tahun lalu.

Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah cara untuk mengejar kenaikan target itu. Namun, sejauh ini banyak strategi yang layu sebelum berkembang. Salah satunya rencana kantor pajak meminta rincian bukti potong atas bunga deposito dan tabungan yang batal terlaksana. Padahal, strategi ini memiliki potensi tambahan penerimaan perpajakan Rp 1,25 triliun.

Selain itu, rencana memperbaiki regulasi pajak. Hingga kini rencana ini molor. Sebut saja rencana revisi tarif dan batasan barang mewah yang terkena pajak penjualan barang mewah (PPnBM), seharusnya keluar pada 30 Januari 2015. Namun, kebijakan yang berpotensi menambah penerimaan negara sebesar Rp 4 triliun itu belum juga terlihat. (Adinda Ade Mustami)

baca juga: Pemerintah "Kejar Setoran", Sepatu hingga Penjahit Dikenai Pajak