Meski Terbesar Sepanjang Sejarah, Kadin Nilai Anggaran Infrastruktur Masih Kurang

"Anggaran infrastruktur memang sampai 2014 meningkat, tapi presentase ke PDB (Produk Domestik Bruto) menurun, dari 2011 mulai 1,5 persen ke 2,6 persen, lalu 2 persen, hingga 2014 sebesar 1,96 persen (Rp 206,6 triliun). Idealnya minimal 5 persen dari PDB, atau berkisar Rp 527,14 triliun," kata Ina dalam diskusi bertajuk "Menyambut Asia Africa Business Summit : Perkembangan Infrastruktur di Indonesia dan Negara Berkembang", di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Berdasarkan data yang dilampirkan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran tersebut, anggaran untuk infrastruktur Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam (9 persen), India (7 persen), dan Republik Rakyat Tiongkok (10 persen).

Selain itu, menurut Ina, kurangnya dana dalam membangun infrastruktur juga ditunjukkan dengan kemampuan pembiayaan pemerintah yang hanya mampu menanggung pembiayaan infrastruktur sebesar 30 persen selama 2015-2019.

"Terdapat gap pembiayaan sebesar Rp 85,7 triliun dalam rangka pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015. Kemudian terbatasnya ruang fiskal berpotensi menghambat percepatan realisasi pembangunan bidang infrastruktur," jelas Ina.

Persoalan selanjutnya selain dana yang kurang, menurut Ina adalah lambannya pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi kebutuhan infrastruktur, konektivitas, dan layanan logistik.

"Problemnya antara pemerintah pusat dengan daerah tidak koordinasi dengan baik. Misalnya, ketika satu kementerian atau dinas akan membangun infrastruktur, itu harus clear menjawab kebutuhan industri dimana nanti dampaknya seperti apa," kata Ina.

Berdasarkan data peringkat infrastruktur World Economic Forum (WEF) 2014, Indonesia berada di posisi 17 dari 46 negara di Asia dan Afrika. Dimana, peringkat pertama ditempati Singapura, disusul Uni Emirat Arab, dan Jepang.