Masih Ada Wajib Pajak yang Manfaatkan "Hantu"

KOMPAS.com - Meski Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah memberikan banyak imbauan agar wajib pajak sungguh-sungguh memanfaatkan konsultan pajak terdaftar untuk membantu pengurusan pembayaran pajak, kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pusat Mochamad Soebakir menengarai masih terdapat banyak wajib pajak yang justru memanfaatkan konsultan pajak ilegal. "Kami mengistilahkan mereka sebagai 'hantu'," katanya di Padang, Selasa (10/3/2015).

Dalam perbincangan dengan Kompas.com usai dirinya menjadi pembicara pada Seminar Perpajakan Nasional yang diselenggarakan IKPI Padang itu, Soebakir juga sekali lagi menegaskan bahwa para konsultan pajak terdaftar itu bekerja profesional. Pasalnya, para konsultan mesti melalui fase-fase profesionalisme sebagaimana panduan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. "Mereka kan harus punya brevet pajak. Mereka juga harus terdaftar di kementerian. Tapi, ternyata memang masih ada wajib pajak yang percaya 'hantu'," tuturnya dengan mimik serius.

Dalam perbincangan itu, Soebakir didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Budi Gunawan dan Ketua IKPI Padang Gazali Tjaya Indera. Baik Budi Gunawan maupun Gazali Tjaya Indera juga menerangkan ihwal "hantu" itu.

Konsultan pajak

Josephus Primus Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Budi Gunawan.

Pada salah satu sesi perbincangan, Budi Gunawan mengatakan pihaknya memang memunyai rencana tersendiri mengajak IKPI Padang bekerja sama untuk melakukan sosialisasi bidang perpajakan. Hal ini tak luput dari target penerimaan KPP Pratama Padang pada 2015 yang menyentuh angka Rp 4 triliun. "Salah satunya acara seminar nasional ini," kata Budi, kelahiran Cirebon, Jawa Barat, pada 31 Oktober 1970 ini.

Lebih lanjut, Budi Gunawan juga menerangkan bahwa pihaknya juga memperkuat data-data terkait wajib pajak. Menurut pria yang tengah dalam proses merampungkan program doktor bidang manajemen agribisnis di Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, data menjadi bagian penting untuk merealisasikan pencapaian target itu. "Kami terus membenahi data-data," katanya.

Data KPP Pratama Padang menunjukkan pada 2014 lalu terealisasi pembayaran pajak di angka Rp 2,4 triliun dari target Rp 2,7 triliun. Sementara, jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 12.933. Total wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Padang sebanyak 278.193. Sementara, target penerimaan pajak nasional pada 2015 ini mencapai Rp 1.400 triliun.

Josephus Primus Spanduk kegiatan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Padang. Menurut Ketua IKPI Padang Gazali Tjaya Indera, pihaknya menjadi mitra Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang merealisasikan penerimaan pajak pada 2015 sebesar Rp 4 triliun.