Pengamat Pertanyakan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Direktur Institute Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, enam langkah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi menyusul terus merosotnya rupiah dan defisit transaksi berjalan, tidak bisa menyelesaikan masalah dalam jangka pendek. Dampaknya kata dia, rupiah bisa terus melemah menyentuh angka Rp 14.000 per dollar AS. "Kalau kebijakannya efektif dalam jangka menengah, rupiah bisa bablas jadi Rp 14.000 per dollar," ujar Enny saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Dia menjelaskan, beberapa langkah kebijakan pemerintah itu nampak sulit terealisasi dalam jangka pendek ini. Misalnya, kebijakan bea masuk anti-dumping.  Menurut Enny, kebijakan itu akan lama terealisasi karena pembuktian anti-dumpng dinilai membutuhkan waktu yang lama.

Enny sebenarnya memahami alasan pemerintah melakukan kebijakan bea masuk anti-dumping untuk mengendalikan impor. Namun, dampak kebijakan itu akan berlangsung lama terhadap rupiah dan transaksi berjalan. "Anti-dumping itu sulit karena lama pembuktiannya. Kalau menengah tujuannya mengendalikan impor, justru yang harus dituju adalah penguatan industri substitusi impor," kata dia.

Tak jauh berbeda, langkah mewajibkan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) atau biofuel sebanyak 15 persen untuk solar juga dikritik. Menurut Enny, sebenarnya kebijakan itu adalah kebijakan yang baik, sayang momentumnya tak tepat.

Saat ini kata dia, harga BBM sedang berada pada titik penurunan sehingga harga BBM pun menjadi rendah. Hal inilah yang dinilai akan membuat investor tak akan tertarik berinvestasi di sektor energi biofuel.

Meski mengkritik langkah kebijakan pemerintah, Enny masih melihat adanya satu langkah yang tepat yaitu pemberian tax allowance untuk perusahaan yang menginvestasi dividen di Indonesia, perusahaan yang ciptakan lapangan kerja, perusahaan yang berorientasi ekspor. "Ini cukup menarik terutama tax allowance untuk penundaan repatriasi devisa. Ini akan sangat signifikan terhadap permintaan dollar karena memang salah satu kontributor pertama kita kan soal repatriasi devisa. Ini akan sangat efektif," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan enam paket kebijakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi menyusul melemahnya rupiah dan defisit transaksi berjalan. Keputusan enam paket itu agak mengejutkan. Pasalnya, berdasarkan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perekonomian siang tadi, hanya ada empat paket kebijakan.

Namun, setelah rapat di Istana negara bersama Presiden Jokowi, akhirnya diputuskan enam paket kebijakan. Kebijakan tersebut yaitu:1) Ada pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya dan melakukan reinvestasi. 2) Bea masuk anti-dumping untuk impor 3) Pembebasan visa bagi wisatawan asing. 4)Kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 15 persen untuk Solar. 5) Kewajiban menggunakan letter of credit (L/C) untuk produk-produk sumber daya alam. 6) Pembentukan perusahaan reasuransi domestik.