Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Punya Modal, Pemprov Kaltim Ajak Swasta Kelola Blok Mahakam

Kompas.com - 18/03/2015, 10:35 WIB
Kontributor Samarinda, Gusti Nara

Penulis


SAMARINDA, KOMPAS.com - Meski diyakini akan mendapat jatah Participating Interest (PI) dari Blok Mahakam, ternyata Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tak sanggup menyiapkan modal untuk turut membiayai operasi di blok kaya migas tersebut. Untuk itu Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ngotot menggandeng perusahaan swasta nasional PT Yudhistira Bumi Energi, sebagai pembiaya tetap dalam pengelolaan Blok Mahakam.

“Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam partisipasi Pemprov Kaltim di Blok Mahakam akan dibiayai oleh Yudhistira, jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali,” jelas Awang (17/3/2015).

Mengenai angka pembagian, 75 persen akan diterima PT Yudhistira, sementara Pemprov Kaltim hanya kebagian 25 persen. Meski demikian, Awang mengklaim pihaknya sudah untung walau hanya 25 persen saja.

“Kan kita tidak mengeluarkan uang sama sekali, jadi 25 persen itu keuntungan kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan, alasan utama menggandeng pihak lain adalah menghindari faktor resiko besar dari operasi di lapangan. Sementara Pemprov Kaltim akan terus memperoleh angka 25 persen, dan resiko akan ditanggung sendiri oleh PT Yudhistira.

“Ini analisis kelayakan bisnis. Kerjasama ini masih sangat menguntungkan untuk kita. Walau porsi pembagiannya lebih besar PT Yudhistira, tapi kerugian di lapangan kita tidak ikut menanggung. Analisis kami kerjasama ini masih sangat menguntungkan untuk kita,” ungkapnya.

Meski demikian, Awang menegaskan jika semua opsi masih bisa dibicarakan lagi. Pasalnya, Pertamina menyatakan akan membantu pemerintah daerah dalam pembiayaan operasi di Blok Mahakam. Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga sudah menegaskan agar pemda tidak melibatkan swasta di Blok Mahakam.

“Tawaran Pertamina itu masih belum jelas. Kalau memang ada, masih terbuka berbagai opsi untuk keterlibatan pemda di Blok Mahakam. Tapi yang jelas, Pemprov Kaltim tidak punya uang cash untuk membiayai Blok Mahakam. APBD juga tidak memungkinkan pembiayaan itu,” paparnya.

Mengenai upaya permodalan dengan menggandeng sindikasi perbankan, Awang mengaku terganjal aturan. Pihaknya tidak bisa meminjam uang di bank dengan jaminan jatah saham di Blok Mahakam.

Faktor risiko yang tinggi juga jadi pertimbangan besar Pemprov Kaltim menggandeng pihak swasta.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim sudah menekan nota kesepahaman dengan PT Yudhistira Bumi Energi. Melalui Perusda PT Mandiri Migas Pratama, Pemprov Kaltim akan bersama Yudhistira terlibat di Blok Mahakam melalui jatah saham untuk pemda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com