Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Tim Sukses dan Orang Parpol di BUMN, Menko Sofyan Sebut dari Dulu Sudah Begitu

Kompas.com - 19/03/2015, 08:47 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menilai, masuk dan bercokolnya orang-orang partai politik, tim sukses, hingga relawan kampanye ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan hal yang biasa. Bahkan, kata dia, hal itu sudah terjadi sejak dulu.

"Bahwa ada satu dua orang yang berafiliasi dan bekas orang partai ya eggak masalah selama ini itu juga terjadi, mantan anggota DPR juga enggak apa-apa. Punya hak yang sama, kalau ada satu dua orang partai, lalu ada tim kampanye itu saya pikir dari dulu juga gitu, bukan dilihat dari situnya tapi dari sisi kompetensinya," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu malam (18/3/2015).

Sofyan beralasan, setiap orang yang dipilih sebagai direksi BUMN pasti orang yang profesional meskipun latarbelakangnya dari partai politik, tim sukses, dan relawan kampanye. Apalagi kata dia, pergantian direksi BUMN saat ini memang sudah waktunya. Pasalnya, masa jabatan beberapa direksi sudah lima tahun.

"Saya pikir semua direksi profesional, dan ini pergantian itu memang sudah masanya. Direksi ini Lima tahunan di ganti. Kebijakannya normal aja. Siapapun menteri BUMN akan melakukan hal yang sama," kata dia.

Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pekan ini merombak jajaran direksi dan komisarisnya. Menariknya, dari jajaran baru komisaris baru itu, ada nama-nama tokoh yang sebelumnya memiliki jabatan di partai politik, tim sukses, hingga relawan politik. Misalnya pada selasa (17/3/2015), BNI menyelenggarakan RUPS dengan agenda perombakan jajaran direksi dan komisaris.

Khusus di jajaran komisaris, muncul nama Pataniari Siahaan. Dikutip dari berbagai sumber, Pataniari merupakan pakar hukum dan kader PDI Perjuangan. Lahir di Balige, Sumatera Utara, 30 Juli 1946, Pataniari merupakan anggota Fraksi PDI-P DPR untuk periode 1999-2004 dan 2004-2009.

Dia juga terlibat dalam panitia Amandemen UUD 1945. Hingga saat ini, Pataniari juga tercatat sebagai salah satu pengajar hukum Universitas Trisakti. Pada Februari 2014 lalu, Pataniari dianulir dari jabatannya sebagai tim pakar seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, Pataniari ternyata caleg PDI Perjuangan (PDI-P) daerah pemilihan Banten. Namun, dalam pemilihan legislatif, Pataniari tak lolos ke Senayan.

Sementara itu, pada RUPS Bank Mandiri yang juga digelar pekan ini, muncul nama Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menduduki jabatan sebagai komisaris. Cahaya tercatat sebelumnya sebagai calon legislatif untuk DPR pada Pemilu 2009 dari Partai PDI-P untuk daerah pemilihan Kalteng. Namun, dalam perkembangannya, dia gagal melenggang ke Senayan.

Sebagaimana Pataniari, Cahaya Dwi Rembulan juga tercatat aktif di Universitas Trisakti sebagai Kepala UPT Multimedia Universitas Trisakti (2007-sekarang). Cahaya, yang juga tamatan Magister Ilmu HukumUniversitas Trisakti, merupakan pendiri PT Radio MS TRI 104,2 dan seorang konsultan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Whats New
Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Whats New
Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Whats New
Heboh Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Heboh Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Whats New
KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

Whats New
Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Whats New
Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Whats New
Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Work Smart
Heboh soal Kualifikasi Lowker KAI Dianggap Sulit, Berapa Potensi Gajinya?

Heboh soal Kualifikasi Lowker KAI Dianggap Sulit, Berapa Potensi Gajinya?

Whats New
Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com