Mendesak, Peta Kawasan Jabodetabek Dinilai Harus Segera Dibuat

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendukung adanya satu peta khusus atau one map policy di kawasan Jabodetabek. Saat ini, kata dia, adanya acuan peta Jabodetabek sudah sangat mendesak.

"Kita kan punya problem dasar, kalau satu peta tidak dalam satu peta dasar, itu susah mau menghitung atau mengotak-atik tema-tema atau topik soal kebijakan. Jadi peta (kebijakan Jabodetabek) harus jadi satu itu penting," ujar Siti di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Dia menjelaskan, permasalahan utama pembangunan di Jabodetabek selama ini yaitu tak adanya koordinasi yang jelas sesama instansi terkait. Hal itu kata dia disebabkan lantaran pemerintah selama ini tak memiliki peta lengkap wilayah Jabodetabek yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai jalan sampai sistem drainase. Padahal kata Siti, peta bersama itu sangat penting untuk menyelaraskan berbagai kebijakan di Jabodetabek.

"Koordinatornya mau ditaruh di mana apa, di Bappenas, Kementerian Perekonomian, Badan Informasi Geospasial... yang paling penting planning-nya," kata Siti.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursydan Baldan yang hadir dalam rakor tersebut mengatakan bahwa pemerintah akan membahas berbagai masalah di Jabodetabek mulai dari tata ruang hingga usulan upah minimum yang seragam. Dia melanjutkan, terkait permasalahan lahan di Jabodetabek, sudah ada 4 Kementerian yang membuat MoU dengan Badan Informasi Geospasial untuk menyatukan persepsi tata ruang.

Keempat Kementerian itu meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementetian Perikanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pemerintah lanjut dia, juga akan menyusun sistem transportasi Jabodetabek. Menurutnya, saat ini sistem transportasi di Jabodetabek cenderung tak terintegrasi.