Subsidi Biodiesel 15 Persen Ditanggung Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com – Agenda pemerintah untuk menambah kadar bahan bakar nabati dalam kandungan solar atau kewajiban (mandatory) biodiesel menjadi 15 persen, subsidinya bakal ditanggung pengusaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, nantinya subsidi tersebut akan diambilkan dari dana pendukung (fund raising) dari pengusaha crude palm oil (CPO). Mekanisme pengenaan bea keluar CPO dirombak seluruhnya, tidak menggunakan harga ambang batas (threshold). “Nanti akan dipungut 30 dollar AS per ton untuk olein, dan 50 dollar AS per ton untuk CPO, ketika harganya di bawah 750 dollar AS per metrik ton. Uangnya, digunakan untuk subsidi, kemudian untuk replanting perkebunan rakyat, dan research and development,” tutur Sofyan di Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Pada harga di bawah 750 dollar AS per metrik ton, bea keluar tidak dipungut. Pengusaha yang mengekspor hanya dikenakan fund raising tersebut. Sementara itu, manakala hanya CPO di lebih dari 750 dollar AS per metrik ton, pemerintah akan memungut fund raising dan bea keluar.

Besaran tarifnya akan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang baru. Dengan cara ini, Sofyan mengatakan, pemerintah tidak perlu mengeluarkan APBN untuk mendukung mandatory biodiesel 15 persen. “Negara memang tidak mendapat apa-apa ketika di bawah 750 dollar AS per metrik ton (tidak ada BK) , tapi dengan demikian (ada fund raising) APBN tidak perlu keluar untuk mensubsidi biodiesel,” jelas Sofyan.

Menurutnya, pengusaha tidak keberatan dengan adanya fund raising ini. Mengenai pihak yang akan mengelola dana pungutan tersebut, Sofyan mengatakan pemerintah akan membuat akun khusus. Peraturan tentang stabilisasi harga biodisel ini rencananya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang akan keluar pada pekan kedua April 2015.

Paulus Tjakrawan, Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) dalam kesempatn sama mengaku tidak keberatan dengan opsi apapun yang diambil pemerintah. “Kami serahkan pada pemerintah. Kami sepakat opsi manapun silakan, yang paling penting lancar, bisa jalan,” kata Paulus.

Paulus mengatakan, pengusaha menyambut baik mandatory biodiesel 15 persen yang ditargetkan pemerintah bisa berjalan tahun ini. Mandatory biodiesel 15 persen memang diakui bisa berpeluang memperbaiki harga CPO yang drop.

Namun dia menegaskan, perlu dilihat lagi kompetitor lain di luar kelapa sawit yang juga menjadi andalan di pasar dunia, salah satunya rape seed. “Target pemerintah tahun depan B20 ini juga harus dipikirkan, tidak bisa tiba-tiba. Dibutuhkan persiapan macam-macam yang tidak selesai dalam waktu satu malam. Masalah transportasi, truknya. Dan bukan hanya di kita, di Pertamina, tangkinya dan kapalnya, semua jadi dua kali lipat,” kata Paulus saat dihubungi Kompas.com.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana mengatakan, yang paling penting dari mandatory biodiesel 15persen ini, adalah tidak membebani rakyat dan Pertamina. “Selisih (subsidi) ditutup dengan fund raising,” kata dia.

Diperkirakan produksi biodiesel tahun ini mencapai 5,3 juta kiloliter. Angka tersebut setara dengan 4,8 juta ton CPO. Rida menambahkan, tidak ada kewajiban kepada pengusaha untuk memasok ke Pertamina. “Enggak (ada kewajiban). Tadi pengusaha hadir dan mereka positif,” pungkas Rida.