Tunjangan sampai Rp 117 Juta, Pegawai Pajak Tidak Boleh Kongkalikong

“Godaan sangat besar. Integritas harus kuat dan tinggi. Remunerasi harus sepadan. Yang penting tidak boleh korupsi, disuap, kongkalikong. Harus jujur dan transparan,” kata Tony kepada Kompas.com, Minggu (22/3/2015).

Namun, berbeda dari Tony, Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati menilai tunjangan kinerja yang mencapai Rp 117 juta tersebut sangat fantastis. “Bukan sekadar persoalan fantastis, tapi bagaimana kinerjanya,” kata Enny.

Menurut dia, masih banyak hal yang harus dikritisi terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Dihubungi terpisah, Pejabat Pengganti Direktur Pengembangan, Penyuluhan, dan Humas, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, Wahju K Tumakaka membenarkan bahwa Perpres No 37 Tahun 2015 sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Susiwijono Moegiarso menuturkan, Perpres No 37 Tahun 2015 sudah keluar tanggal 19 Maret 2015 lalu.

“Besaran tunjangan kinerja dijelaskan pada lampiran Perpres berdasarkan peringkat jabatan (grading),” kata dia.

Dia memaparkan, untuk dirjen pajak (grade 27) tunjangan kinerjanya sebesar Rp 117.375.000. Adapun eselon II (grade 20-23) tunjangan kinerjanya sebesar Rp 56.780.000–Rp 81.940.000, dan eselon III (grade 17-19) sebesar Rp 37.219.800–Rp 46.478.000.

Kemudian tunjangan kinerja untuk eselon IV (grade 14-16) ialah sebesar Rp 22.935.762–Rp 28.757.200.

Tunjangan kinerja tersebut dibayarkan dengan pertimbangan realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Tunjangan kinerja dibayarkan 100 persen kalau realisasi penerimaan pajak 95 persen atau lebih.

Sementara itu, tunjangan kinerja dibayar 90 persen kalau realisasi penerimaan pajak 90 persen sampai 95 persen. “Sedangkan untuk tahun 2015 ini tunjangan kinerja dibayarkan 100 persen terhitung sejak Januari 2015,” tegas Susiwijono.