Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blok Sebuku Akan Dikelola Bersama Pemprov Kalsel dan Sulbar

Kompas.com - 25/03/2015, 20:09 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat sepakat untuk mengelola bersama potensi gas metana yang berada pada Pulau Lari-Larian, termasuk pengelolaan blok Sebuku di pulau tersebut. Kesepakatan ini tercapai setelah gubernur dari dua provinsi tersebut mengikuti rapat bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (25/3/2015).

"Diskusinya sangat baik. Semua pihak menyampaikan solusi dan terjadi kesepakatan, blok Sebuku yang terletak di antara Kalsel dan Sulbar itu dikelola bersama kedua provinsi," kata Sudirman.

Perebutan Pulau Lari-Larian antara Provinsi Sulbar dan Kalsel sudah terjadi bertahun-tahun. Dengan adanya kesepakatan ini, dua provinsi tersebut akan membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) bersama yang berfungsi mengelola potensi gas di Pulau Lari-Larian yang juga kerap disebut Pulau Lerek-Lerekan. Pulau ini berada pada 60 mil dari Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan atau 80 mil dari Pulau Sulawesi.

Pada 2011, sempat menjadi daerah sengketa setelah terbitnya Permendagri No/2011 yang menyatakan bahwa Pulau Lerek-Lerekan masuk wilayah administrasi Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Permendagri ini lalu digugat Pemrov Kalsel hingga akhirnya Mahkamah Agung memenangkan Pemrov Kalsel.

Sudirman mengatakan, keuntungan dari pengelolaan gas pada pulau tersebut nantinya akan dibagi sama rata. Keuntungan itu akan masuk ke kas Provinsi Kalsel dan Sulbar sebagai pendapatan daerah.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin berjanji akan mengutamakan perusahaan nasional seperti Pertamina sebagai mitra untuk mengelola blok di Pulau Lari-Larian tersebut. Rudy juga bersyukur masalah perebutan pulau ini bisa diselesaikan hari ini.

"Jadi semua pihak mendapat manfaat dari adanya kekayaan sumber daya alam yang kita miliki untuk sepenuhnya bagi masyarakat kita, ini lah win win solution. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada Wapres, menteri, dirjen, SKK migas, Gubernur Sulbar. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat sebesar-besarnya," kata Rudy.

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyampaikan hal senada. Ia menegaskan bahwa kedua provinsi tidak mempermasalahkan batas wilayah.

"Yang kami bicarakan menyangkut kerja sama pengelolaan migas Sebuku di batas wilayah dua daerah," sambung dia.

Jadi role model

Sudirman Said menambahkan, kesepakatan antara Sulbar dengan Kalsel menyelesaikan sengketa ini bisa menjadi role model atau contoh. Biasanya, kata Sudirman, ketegangan di antara dua wilayah seperti ini sulit didamaikan karena mengedepankan kepentingan masing-masing pihak.

"Tapi ketika semua bicara rakyat, tidak ada yang sulit karena semua diletakkan di Meja. Bertahun-tahun jadi isu, tapi karena itikad baik, bisa selesai. Ini role model bagaimana masalah perbatasan bisa diselesaikan dengan baik," kata dia.

Selanjutnya, Kementerian ESDM akan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan kerja sama pengelolaan Pulai Lari-larian tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com