Kadin: Pemerintah Lalai Ambil Kebijakan soal Beras

JAKARTA,KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap pemerintah lalai menyusul naiknya harga beras. Menurut Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi Kadin Indonesia, Didik J. Rachbani, pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap pasar beras ketika produksi beras menurun. "Kenaikan Rp 2.000- Rp 3.000 sangat besar dampaknya pada masyarakat miskin. Perlu intervensi pemerintah secara cerdas dan cermat. Kemarin tidak cermat, data-data yang saya sampaikan, 2 kali lipat kenaikannya. Jadi tidak boleh main-main dengan kebijakan beras," kata Didik di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Selain itu Didik mengatakan masalah lainnya ada pada sistem produksi yang rapuh, seperti hancurnya sistem irigasi. "Perlu diperbaiki juga sistem penyuluhan desanya, pasca panen, degradasi kesuburan tanah, dan alih fungsi lahan," kata Didik.

Didik mengatakan stok beras di Bulog saat ini masih kurang sejuta ton. Selain itu Didik menambahkan, pemerintah perlu melakukan impor jika diperlukan.

Pada akhir 2014 stok beras bulog ada 1,8 juta ton. Sedangkan pada Februari 2015, ada sekitar 1,4 juta ton. "Perlu tambah sampai 2 juta ton tapi harganya sekarang tinggi, harga beras 70 persen lebih mahal dari impor. Di lapangan kondisi pasokan juga berkurang drastis, ini tidak pernah diperhatikan pemerintah," kata Didik.

Selain itu, Didik juga memberi contoh bahwa stok di Pasar Induk Cipinang pada  Februari hanya 23-24 ribu ton. "Batas amannya itu 30-35 ribu ton dengan pemasukan 2.500-3.000 ton per hari," kata Didik.