JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai pemerintah tidak transparan dalam menentukan harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM).
Karena hal itu, dia menilai wajar apabila banyak masyarakat yang curiga penentuan harga BBM masih syarat praktik manipulatif. "Kalau tidak dibuka (perhitungan untuk menentukan harga BBM itu), maka jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat nilai ada yang ditilep," ujar Marwan di Jakarta, Sabtu (28/3/2015).
Menurut Marwan, pemerintah saat ini tak melakukan perbaikan dalam hal transparasi penentuan harga BBM kepada masyarakat. Berbagai formula perhitungan harga BBM pun tak pernah dipublikasikan.
Dia heran, awalnya pembentukan tim anti mafia migas memunculkan optimistis bahwa usul mafia migas bisa terbongkar dan penentuan harga BBM bisa transparan. Tapi nyatanya, sampai saat ini tak ada perubahan itu.
"Yang saat ini masih gelap itu penentuan harga BBm. Dulu katanya Petral mau dibubarkan, terus kewenangan impor dialihkan kepada ISC (Integrated Supply Chain) tapi tetap tidak transparan, tak dibuka ke publik," kata dia.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk lebih transparan dan membuka ke publik formula hitungan harga BBM tersebut. Bahkan, kalau perlu angka-angka yang menjadi dasar pemerintah menetapkan harga BBM juga dipublikasikan.
Sebelumnya, Pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium untuk Wilayah Penugasan luar Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali (Jamali), naik masing-masing Rp 500 per liter dari harga lama.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
